MANILA, (Panjimas.com) — Berbeda dengan pandangan senator Filipina yang menolak, Ketua DPR Filipina Gloria Macapagal-Arroyo menjamin persetujuan untuk memperpanjang darurat militer di Mindanao untuk jangka waktu ke depan, seperti dilansir dari Philstar, Kamis (06/12).
“Saya akan merekomendasikan agar kami dapat meloloskannya,” pungkas Aroyo yang mengatakan masih menunggu pengajuan resmi Presiden Rodrigo Duterte.
Sejumlah anggota dewan di Filipina juga menyatakan dukungannya bagi perpanjangan darurat militer.
Robert Ace Barbers yang berasal dari wilayah Surigao del Norte, Mindanao mengatakan perdamaian dan keamanan sangat penting bagi wilayah di Filipina selatan tersebut.
“Saya akan mendukung perpanjangan darurat militer jika itu untuk menjaga perdamaian,” tukas Barbers.
Sedangkan anggota dewan lainnya Michael Romero menyatakan darurat militer penting guna menjaga stabilitas ekonomi di Mindanao.
“Perdagangan harus berkembang … Jika ada perdamaian, maka ada stabilitas. Dan dengan stabilitas datanglah kemajuan,” tandasnya.
Dinilai Inkonstitusional
Namun sejumlah senator Filipina menolak proposal perpanjangan darurat militer.
Mereka mengatakan tidak ada dasar konstitusional untuk memperpanjang darurat militer di wilayah Selatan.
Senator Francis Pangilinan dan Grace Poe mendesak militer memberikan bukti bahwa masih ada pemberontakan yang nyata di Mindanao.
“Saya ingin bertanya kepada Angkatan Bersenjata Filipina, apakah masih ada kelompok Maute di sana? Apakah masih ada Daesh di sana,” pungkas Poe seperti dikutip ABC-CBN News.
Pangilinan, yang juga ketua oposisi Partai Liberal, memperingatkan agar tidak memberlakukan undang-undang darurat di wilayah itu selama tahun pemilu.
“Wilayah di bawah kendali militer dapat mempengaruhi kampanye kandidat oposisi dan mereka yang tidak berkoalisi dengan pemerintah,” jelasnya.
Polisi dan militer telah tandatangan
Kepolisian Nasional Filipina dan Militer Filipina telah menandatangani dokumen yang merekomendasikan perpanjangan darurat militer di Mindanao untuk satu tahun lagi, kata Kepala Kepolisian Filipina Oscar Albayalde.
Albayalde mengatakan dia telah menandatangani dokumen itu bersama dengan militer Filipina sebelum disetujui oleh Presiden Duterte.
Namun dia tidak mengatakan apakah telah meneruskan dokumen perpanjangan darurat militer ke Duterte.
Sekretaris Kementerian Dalam Negeri Filipina Eduardo Ano mengatakan rekomendasi perpanjangan darurat militer hanya dikhususkan untuk wilayah Mindanao.
Dia menegaskan tidak ada upaya pemerintah untuk memperluas cakupan darurat militer.
“Tentunya persetujuan ini semua bergantung presiden,” tandasnya.
Darurat militer pertama kali dideklarasikan di Mindanao setelah pasukan Filipina dan milisi kelompok Maute bentrok di Marawi pada Mei tahun lalu.
Meski Duterte menyatakan telah mengambil alih Marawi pada Oktober 2017, darurat militer tetap diberlakukan atas Mindanao.
Duterte lantas memperpanjang darurat militer atas persetujuan kongres pada Februari 2018 yang akan rampung pada akhir tahun.[IZ]
