JAKARTA (Panjimas.com) – Terlalu banyak sikap politik kontroversial yang ditampilkan oleh Partai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pimpinan Grace Natalie. Teranyar, Grace menolak poligami dan akan mengusulkan hal tersebut ke dalam revisi undang-undang perkawinan jika mereka berhasil masuk ke parlemen.
Menanggapi itu, Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Farhat Abbas mengusulkan agar Partai Solidaritas Indonesia (PSI) keluar dari koalisi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf.
Farhat menilai, tindakan tersebut justru menyerang agama tertentu. Terlebih lagi, ujar Farhat, poligami diperbolehkan sesuai dengan kemampuan dan aturan yang termaktub dalam Al Quran.
“Poligami itu sebenarnya kepentingan wanita, jangan dibalik, jangan dipikir bahwa laki-laki ingin punya istri dua tapi banyak wanita yang mau jadi istri kedua ketiga dengan alasan ekonomi,” kata Farhat usai menghadiri konsolidasi Caleg PKB sekaligus haul ke-9 Abdurrahman Wahid di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (17/12).
Farhat mengingatkan seluruh kader partai berlambang bunga mawar itu agar berpolitik sesuai aturan yang ada, tidak menabrak aturan atau menyerang satu ajaran agama.
Jika terus menerus bersikap kontroversial, kata Farhat, PSI hanya akan menjadi sandungan bagi Jokowi-Ma’ruf dalam Pilpres 2019. “Pernyataan-pernyataan ketua umum PSI ini merugikan Jokowi jadi seolah olah nanti pak Jokowi melarang poligami,” tandasnya.
Gagasan menolak poligami itu diamini oleh Ketua DPW PSI Bali I Nengah Yasa Adi Susanto. Ia mengatakan, kadernya dilarang berpoligami, sekalipun diketahui berpoligami kader harus keluar atau diberhentikan dari keanggotaan partai.
Ia menambahkan dengan aturan poligami di PSI, ada Caleg di luar Bali beberapa orang yang sudah Daftar Calon Tetap (DCT) di PSI mengundurkan diri. “Jadi Caleg kami itu, 100 persen (Bali) tidak ada yang poligami kalau dia melakukan poligami tentu kami akan keluarkan dia,” ucapnya.
Akibat penolakan Poligami, Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Muh Ridwan memutuskan mundur dari jabatannya sekaligus sebagai kader partai tersebut. Ia tidak sepakat dengan kebijakan partai menolak Perda Syariah.
Menurut dia, keputusan tersebut sudah bulat dan bermula dari pernyataan Ketua Umum PSI Grace Natalie terkait peraturan daerah (perda) bernuansa syariah saat HUT ke-4 PSI di ICE BSD Hall 3A, Tangerang, beberapa waktu lalu (11/11/2018). Saat itu, Grace menyatakan PSI tidak akan pernah mendukung Perda Injil maupun perda yang bernuansa syariah.
Akibat pernyataan itu, Ridwan mengaku sangat merasakan dampak dari pernyataan Grace, terutama di lingkungan keluarga. Pernyataan Grace soal Perda Syariah dianggap tidak memperhatikan kultur kedaerahan masing-masing sehingga dapat menyinggung perasaan orang-orang tertentu apalagi disampaikan secara terbuka. (des)
