COTABATO, (Panjimas.com) — Presiden Filipina Rodrigo Duterte, memohon dukungan atas ratifikasi undang-undang yang diharapkan akan membawa otonomi yang lebih besar ke wilayah bagian Selatan yang didominasi oleh penduduk Muslim.
Hal ini disampaikannya dalam Majelis Perdamaian untuk ratifikasi Hukum Organik Bangsamoro (BOL) di Kota Cotabato, Duterte mendesak warga untuk memilih “ya” pada referendum 21 Januari.
“Saudara dan saudari Moro yang terkasih, maarilah kita melupakan penderitaan masa lalu dan menantikan masa depan. Gunakan pilihan ‘ya’,” pungkasnya, dikutip dari Anadolu.
Pemungutan suara akan dimulai pada 21 Januari di dua kota dan putaran kedua akan diadakan pada 6 Februari di daerah lain yang berada di sekitarnya.
Rodrigo Duterte menyatakan bahwa BOL adalah hasil darah, keringat dan air mata dari banyak pria hebat dan mengakui jalan panjang yang mengarah ke referendum.
Presiden juga mengatakan bahwa BOL berisi nilai-nilai dan keinginan berbagai kelompok Moro.
Duterte pun menekankan bahwa BOL akan membawa perdamaian dan kemakmuran ke kawasan tersebut.
Duterte mengatakan bahwa undang-undang itu akan meringankan penderitaan yang dialami rakyat di kawasan itu selama puluhan tahun dan memberikan kesempatan untuk mengatasi berbagai masalah.
Ketua Front Pembebasan Islam Moro (MILF), Al Hajj Murad Ebrahim juga berbicara pada pertemuan tersebut.
Murad Ebrahim mendesak warga untuk memilih “ya” dalam referendum mendatang.
Ebrahim mengatakan bahwa mereka mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan ini lagi.
Jika disahkan, BOL akan meningkatkan kemudahan hukum dan ekonomi umat Islam di wilayah Bangsamoro tersebut.
Undang-undang tersebut sebelumnya telah dirujuk ke pengadilan tinggi negara dengan alasan bahwa beberapa pasalnya bertentangan dengan konstitusi saat ini.
Sementara itu MILF (Moro Islamic Liberation Front), telah menonaktifkan 40.000 kombatan Angkatan Bersenjata Bangsamoro (BIAFF) setelah BOL disahkan.
Front Pembebasan Islam Moro (MILF) mengajukan Undang-Undang Bangsamoro dengan sejumlah perwakilan pemerintah sebagai salah satu persyaratan dari perjanjian perdamaian yang ditandatangani pada 2014 dengan Presiden Benigno Aquino III.
Perjanjian Otonomi
Jika disahkan, BOL akan meningkatkan kemudahan hukum dan ekonomi umat Islam di wilayah tersebut.
Dengan berdirinya Pemerintah Bangsamoro, pengadilan hukum Islam akan dibuka di wilayah tersebut.
Pemerintah Manila juga akan menyerahkan otoritas regional kepada Pemerintah Bangsamoro.[IZ]
