COTABATO, (Panjimas.com) — Referendum bersejarah yang akan membentuk masa depan umat Islam di Filipina selatan dimulai pada Senin (21/01).
Muslim Bangsamoro, yang lama dirampas kebebasannya pada masa pendudukan AS dan negara Filipina modern, mencapai tahap akhir perjanjian otonomi yang ditandatangani dengan pemerintah Manila pada Juli 2018.
Pada Senin (21/01), hampir 3 juta orang memberikan suaranya dalam referendum soal Undang-Undang Organik Bangsamoro (BOL) di bawah penjagaan ketat di Kota Cotabato, pusat kawasan Muslim Mindanao.
Pemungutan suara dimulai pukul 7.00 pagi dan berakhir pada pukul 15.00 waktu setempat.
Referendum dimaksudkan untuk memberikan Bangsamoro atau Moro – istilah kolektif untuk Muslim Filipina yang tinggal di selatan Filipina – otonomi komprehensif yang ditunggu-tunggu.
Al Hajj Murad Ebrahim, pemimpin Front Pembebasan Islam Moro, memberikan suaranya di Sekolah Dasar Simuay Junction dan mengatakan kepada wartawan bahwa dia berharap undang-undang itu dapat disahkan.
“BOL adalah instrumen kami untuk perdamaian dan pembangunan,” ujar Ebrahim.
Setelah RUU itu disahkan, Daerah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao (BARMM) akan dibuat.
MILF Desak Dukungan Turki
“Kami membutuhkan bantuan dan dukungan Turki dalam proses baru ini. Kami mendesak Turki untuk membantu kami dalam pendidikan dan pembangunan dan meningkatkan dukungannya kepada kami, ” pungkas Al Haj Murad Ebrahim, dilansir dari Anadolu Agency.
Referendum bersejarah bangsamoro, yang dimulai Senin (21/01), memberikan Bangsamoros atau Moros – istilah kolektif untuk Muslim Filipina yang tinggal di Mindanao di Filipina selatan – otonomi komprehensif yang telah lama ditunggu-tunggu.
Referendum dimulai pada Senin di dua kota, dengan putaran kedua akan diadakan pada 6 Februari di daerah lain di wilayah tetangga, untuk meratifikasi Bangsamoro Organic Law (BOL).
Setelah RUU itu disahkan, Daerah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao (ARMM) akan dibuat.
“Kami melihat semua orang sebagai satu dan sederajat. Pemerintahan baru kami akan inklusif. Semua hak akan dihormati. Orang lokal, Kristen, dan semua bagian dari komunitas lain akan mengambil bagian dalam pemerintahan ini, ” ujar Murad Ebrahim.
“Kami senang mengambil masa ini untuk meningkatkan hubungan dengan Turki,” imbuhnya.
Referendum 2 Putaran
Presiden Filipina Rodrigo Duterte mendorong para pemilih untuk menyetujui undang-undang yang baru tersebut, hal ini disampaikannya dalam rapat umum untuk ratifikasi BOL pada Jumat (18/01) di Kota Cotabato,
Kebebasan bagi umat Islam di wilayah itu diambil oleh orang Amerika Serikat (AS) pada1898 ketika Spanyol, yang telah menduduki Filipina pada abad ke-16, meninggalkan negara itu.
Orang-orang Bangsamoro, yang sudah dirampas kebebasannya selama pendudukan AS, juga menghadapi kesulitan, setelah Filipina kembali diserahterimakan oleh AS ke pemerintah Manila yang mayoritas Kristen pada 1946.
Presiden Duterte Percepat Proses
Perundingan damai Moro mendapatkan momentumnya ketika Rodrigo Duterte mulai berkuasa sebagai presiden pada tahun 2016.
Selama kampanye pemilihannya, Duterte berjanji untuk mengakhiri konflik di wilayah tersebut.
Pada tahun yang sama, MILF – yang memiliki sekitar 12.000 anggota bersenjata – dan pemerintah pusat sepakat untuk membentuk Daerah Otonomi Muslim Mindanao (ARMM).
Pada tahun 2017, MILF menyerahkan rancangan BOL, yang dipersiapkan dalam ruang lingkup perjanjian damai yang dicapai dengan pemerintah, kepada Duterte.
Rancangan undang-undang ini adalah upaya signifikan terbaru antara berbagai pihak untuk mengakhiri hampir setengah abad konflik yang telah menewaskan lebih dari 120.000 orang dan menghambat pembangunan di wilayah tersebut.
Pada tahun yang sama di bulan Mei, Kongres menyetujui undang-undang tersebut, yang mengizinkan pembentukan wilayah otonom di pulau Mindanao.
Pada 26 Juli 2018, Duterte menandatangani BOL dan menyerahkan undang-undang itu kepada Ebrahim dalam upacara yang diadakan di Istana Malacanang, di mana dia mengatakan bahwa konflik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berakhir.
Namun, meski pembentukan ARMM merupakan hasil negosiasi antara pemerintah dan MNLF, Hukum Organik Bangsamoro dipalsukan sebagai hasil dari perjanjian damai yang ditandatangani oleh MILF dengan mantan Presiden Benigno Aquino III pada 2014.
Perjanjian Otonomi
Jika disahkan, BOL akan meningkatkan kemudahan hukum dan ekonomi umat Islam di wilayah tersebut.
Dengan berdirinya Pemerintah Bangsamoro, pengadilan hukum Islam akan dibuka di wilayah tersebut.
Pemerintah Manila juga akan menyerahkan otoritas regional kepada Pemerintah Bangsamoro.
Sementara MILF, akan menonaktifkan 40.000 kombatan Angkatan Bersenjata Bangsamoro (BIAFF) setelah undang-undang itu disahkan.[IZ]
