JAKARTA, (Panjimas.com) – Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan Fadli Zon menilai Presiden Republik Indonesia Joko Widodo inkonsisten dalam kasus pembebasan ustaz Abu Bakar Ba’asyir.
“Presiden menyampaikan yang ditangkap publik pembebasan atas dasar kemanusiaan dan sudah dikonsultasikan dengan Menkopolhukam, Polri, dan Yusril. Namun, pernyataan itu diralat oleh Menkopolhukam,” kata Fadli Zon di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/1) sore.
Dalam hal ini, Fadli Zon juga merasa kebingungan. Ia menduga ada sesuatu yang janggal dalam masalah batalnya pembebasan ustaz Abu Bakar Ba’asyir.
“Kok bisa ya ada presiden ngomong dikomentari menterinya. Ini memang satu hal yang janggal,” tutur Fadli.
Wakil Ketua Partai Gerindra itu menilai permasalahan batalnya pembebasan ustadz Abu Bakar Ba’asyir bukanlah suatu hal yang kecil. Karena, menyangkut masalah nasional dan internasional.
“Kasus ini berawal dari manufer politik, upaya politik dan juga mungkin bisa saja menimbulkan implikasi hukum dan kita akan kaji,” terang Fadli.
Oleh karenanya, Fadli Zon berjanji akan mengkaji permasalahan ini dengan Komisi III DPR RI dan fraksi-fraksi di DPR.
“Karena ini menimbulkan satu persoalan yang cukup besar apalagi ada komentar dari internasional,” pungkas Fadli. [DP]
