MINDANAO, (Panjimas.com) — Ketertinggalan dan ketidakadilan di Bangsamoro Filipina akan teratasi setelah ratifikasi Bangsamoro Organic Law (BOL), demikian menurut pejabat organisasi non-pemerintah Turki.
Bangsamoro merupakan istilah kolektif bagi Muslim Filipina yang tinggal di wilayah Pulau Selatan Filipina.
Undang-undang Organik bangsamoro BOL resmi disahkan pada Jumat (25/01) setelah kemenangan referendum pada pemberian otonomi komprehensif bagi Muslim Moro.
Wakil Ketua Yayasan Kemanusiaan (IHH) yang berbasis di Istanbul, Huseyin Oruc – dan salah satu anggota tim internasional yang memantau proses perdamaian di wilayah tersebut – mengatakan warga Bangsamoro tengah berjuang selama 50 tahun, dan sejak 1997 mereka telah menegosiasikan kesepakatan damai dengan pemerintah Filipina serta menandatangani perjanjian pada tahun 2014.
Oruc mengatakan perjanjian itu dilakukan atas referendum oleh rakyat pada 21 Januari.
Ia mengatakan Daerah Otonomi Bangsamoro kini akan berdiri.
“Kemungkinan besar, pemimpin Front Pembebasan Islam Moro (MILF) Al Hajj Murad Ebrahim akan menjadi perdana menteri pertama Bangsamoro,” tukasnya, dilansir dari Anadolu.
“Persoalan, keterbelakangan dan ketidakadilan yang berlangsung selama 50 tahun akan diatasi secara bertahap. Perdamaian akan dibangun kembali di kawasan itu,” Oruc menekankan.
Investasi internasional pertama telah diumumkan dua hari setelah hasil referendum keluar, ujar Oruc.
Oruc mengatakan perusahaan Rusia akan membuka perkebunan pisang seluas 7.000 hektar di wilayah milik muslim Moro dan menjualnya di pasar negara bekas Uni Soviet itu.
“Hampir 10.000 orang akan dipekerjakan dalam proyek ini. Ini jumlah yang sangat besar,” menurut Oruc.
Dia mengatakan investor Turki akan mengikuti langkah tersebut untuk meningkatkan perdagangan di wilayah itu.
Oruc menyatakan harapannya bahwa perdana menteri pertama masa depan dari wilayah otonom akan diundang dan melakukan kunjungan luar negeri pertamanya ke Turki.
Suara Setuju di Cotabato
Hussein Oruc mengatakan hasil pemungutan suara di Wilayah Otonomi Muslim Mindanao (ARMM) di bagian Selatan Filipina menunjukkan mayoritas penduduk setuju ketimbang wilayah lainnya.
Di ARMM, 85 persen suara menyimpulkan setuju, jelasnya.
Oruc mengatakan kota Cotabato di ARMM and kota Isabela di Pulau Basilan sangat penting.
Ia menambahkan bahwa MILF menjalankan kampanye intensif di Cotabato untuk pemungutan suara.
Dua hari sebelum pemungutan suara, ujarnya, Presiden Filipina Rodrigo Duterte dan Ebrahim menggelar rapat bersama di Cotabato dan mengundang orang-orang untuk memilih setuju dalam referendum.
“Suara ‘Ya’ hampir 50 persen lebih tinggi ketimbang ‘Tidak’ di Cotabato,” ujar Oruc. Dengan demikian, lanjutnya, kota itu termasuk wilayah otonom.
Namun di Isabela, dengan populasi muslim dan orang Kristen hampir sama, suara ‘Tidak’ menang dengan margin tipis, dan Isabela menjadi luar daerah otonom, tambah Oruc.
“Referendum dibuat di lingkungan yang amat damai di mana konflik bersenjata berlangsung selama 50 tahun,” menurutnya.
Oruc mengatakan bagian kedua referendum akan digelar 6 Februari dengan melibatkan 6 kota dan 68 kampung.
Referendum BOL
Lebih dari 1,54 juta orang memilih ‘Ya’ untuk menyetujui BOL, sementara sekitar 190.000 menolak undang-undang itu.
Ratifikasi BOL berarti ARMM di Filipina Selatan akan diganti dengan Daerah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao (BARMM).
Pemungutan suara dimulai pada Senin di Provinsi Maguindanao, Lanao Del Sur, dan Pulau Basilan, Tawi-tawi, Sulu serta Cotabato dan Isabela.
Hukum yang diteken Duterte tahun lalu, diatur untuk memberikan otonomi komprehensif kepada umat Islam, di samping kemajuan peradilan dan ekonomi.
Dengan sistem baru, pengadilan hukum Islam akan terbuka di wilayah itu, dan pemerintah pusat Filipina akan mentransfer otoritas administratif Mindanao ke pemerintah Bangsamoro.
Pemerintah otonom akan bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya energi.
Selain itu, mantan Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) dan pejuang MILF akan dapat bergabung dengan pasukan resmi.[IZ]
