Jakarta (Panjimas.com) – Di persidangan pertama, Jaksa Penuntut Umum mendakwa aktivis Ratna Sarumpaet dengan dua pasal berlapis untuk kebohongan atau hoax yang telah diciptakan dan disebarkannya hingga membuat kekacauan di tengah masyarakat. Ratna pun terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun.
Dikatakan Jaksa Rahimah dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 28 Februari 2019, dakwaan kesatu adalah Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal itu menyatakan barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun.
Adapun dakwaan kedua, kata Rahimah, adalah Pasal 28 Ayat (2) juncto 45A Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ancaman hukuman berdasarkan dakwaan yang kedua ini adalah 6 tahun penjara.
Pasal atau dakwaan ini tepatnya mengatur tentang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan (SARA).
Mendengar dakwaan itu, pengacara Ratna Sarumpaet, Desmihardi, menyatakan akan menyiapkan eksepsi atau pembelaan. Satu poin yang akan mereka soroti adalah penggunaan UU Nomor 1 Tahun 1946 untuk menjerat Ratna.
“Kami akan melihat soal penerapan dari Pasal UU Nomor 1 tahun 1946 dalam kasus Bu Ratna,” ujar dia. Eksepsi tersebut rencananya dibacakan pada sidang lanjutan Ratna Sarumpaet pada Rabu, 6 Maret 2019 mendatang. (des)
