Jakarta (Panjimas.com) — Dalam beberapa hari terakhir ini terjadi polemik penolakan rencana penjualan saham bir PT Delta Djakarta, Tbk milik Pemprov DKI Jakarta oleh oknum DPRD DKI Jakarta. Padahal Gubernur DKI, Anies Rasyid Baswedan sudah menyampaikan surat permohonan penjualan saham bir senilai Rp 1,2 trilyun tersebut kepada DPRD DKI Jakarta sejak Mei 2018 yang lalu dan hingga hari ini belum mendapatkan respon dari DPRD DKI Jakarta.
Gubernur DKI juga menjelaskan bahwa dana penjualan saham bir nantinya akan digunakan untuk kepentingan pembangunan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Jakarta. Apalagi kontribusi deviden yang diterima dari kepemilikan saham bir tersebut tidak signifikan bagi ukuran APBD DKI Jakarta saat ini.
“Rakyat Jakarta wabil khusus kaum Betawi berkewajiban mendukung Gubernur Anies Baswedan untuk menjual saham bir milik Pemprov DKI Jakarta karena dana hasil penjualan saham bir tersebut akan digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Jakarta melalui program-program pembangunan pro-rakyat”, ucap H. Hasan Basri selaku Panglima Brigade Jawara Betawi 411.
Hal senada, H. Basir Bustomi, SE selaku Panglima Komando Nasional Brigade 411 juga mengatakan, Brigade Jawara Betawi 411 mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta untuk melepas kepemilikan saham bir di PT Delta Djakarta, Tbk. Karena di samping secara bisnis tidak menguntungkan dan juga tidak berdampak pada postur APBD DKI yang setiap tahunnya sebesar Rp 83 trilyun. Hal ini mengingat penerimaan deviden dari perusahaan bir tersebut hanya Rp 38 milyar dari total investasi yang ditanamkan senilai Rp 1,2 trilyun (ROI 3,17%)”.
Untuk itu, Brigade Jawara Betawi 411 dalam pernyataan sikapnya, meminta DPRD DKI agar tidak menghambat rencana Pemprov DKI Jakarta dalam melepas kepemilikan saham bir di PT Delta Djakarta, Tbk karena penjualan bir adalah “haram” bagi pemeluk agama Islam dan juga masih banyak cara-cara yang halal untuk memperoleh pemasukan bagi pemerintah.
Mendesak DPRD DKI untuk menyetujui pelepasan saham bir milik Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Djakarta, Tbk karena selain tidak halal, kepemilikan saham bir oleh Pemprov DKI Jakarta juga tidak memberikan dampak positif pada pembangunan di DKI Jakarta.
Brigade Jawara Betawi 411 mengajak rakyat Jakarta wabil khusus kaum Betawi untuk tidak memilih caleg-caleg dari parpol di DPRD DKI Jakarta yang menolak penjualan saham bir milik Pemprov DKI Jakarta.
“Kami siap mengawal dan pasang badan untuk mengamankan jalannya pemerintahan Gubernur DKI Jakarta, Bapak H. Anies Rasyid Baswedan apabila ada pihak-pihak lain yang ingin menghambat jalannya pemerintahan Gubernur DKI Jakarta,” kata H. Basir Bustomi. (des)
