JAKARTA (Panjimas.com) – Pada Minggu (4/8) siang pukul 11.48 WIB, Jakarta, Jawa Barat, Banten dan sebagian Jawa Tengah mengalami blackout atau pemadaman listrik yang dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero. Pemadaman tersebut menyebabkan seluruh aktivitas masyarakat yang berhubungan dengan kelistrikan di sejumlah daerah pun lumpuh total.
Padamnya arus listrik secara total tersebut merupakan pertama kalinya terjadi sejak era Orde Baru. Banyak pihak terdampak dan jumlah kerugian yang ditimbulkan tidak terhitung.
Sebagai contoh, masyarakat yang sedang menggunakan moda transportasi MRT terpaksa dievakuasi oleh petugas dari lorong bawah tanah karena kendaraan yang ditumpangi terhenti akibat padamnya aliran listrik.
Kemudian, pusat-pusat perbelanjaan ikut terdampak, pelayanan rumah sakit terganggu, calon-calon penumpang menumpuk di setiap stasiun kereta dan lampu pengatur lalu lintas tidak berfungsi akibat pemadaman listrik. Bahkan, terjadi pula kebakaran rumah karena penghuninya terpaksa menggunakan lilin untuk penerangan.
Tidak tanggung-tanggung, aliran listrik yang mulai padam sejak siang hari itu baru menyala sekitar pukul 18.40 WIB. Itu pun tidak terjadi di semua daerah, melainkan dilanjutkan dengan pemadaman bergilir termasuk di wilayah ibu kota.
Sejatinya, PT PLN Persero memang telah meminta maaf secara langsung kepada seluruh pihak terdampak serta dirugikan akibat kejadian tersebut. Namun pertanyaannya ialah apakah cukup hanya dengan meminta maaf saja?
Menanggapi kejadian tersebut, anggota Ombudsmas RI Laode Ida secara tegas menyatakan tindakan PLN tidak cukup hanya dengan meminta maaf saja atas peristiwa tersebut. Seharusnya PLN dapat berbuat lebih dan bisa menujukkan rasa malu dengan memperbaiki manajemen perusahaan setrum itu.
Apalagi, jajaran direksi PT PLN Persero diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan, pengetahuan dan kapasitas mumpuni di sektor perlistrikan yang seharusnya bisa mendeteksi atau mencari alternatif lain sebelum pemadaman listrik terjadi.
“Bagi kami, PLN tidak perlu lagi diajarkan secara teknis mengenai kelistrikan. Namun, faktor manajemen adalah hal krusial di sini,” kata dia.
Ia menilai PLN gagal dalam melakukan sistem manajemen yang meliputi pengelolaan, perencanaan dan pengawasan sehingga mengakibatkan kerugian besar di berbagai sektor.
“PLN menunjukkan kegagalannya dalam melakukan pengelolaan dari kasus yang terjadi kemarin,” ujarnya.
Bahkan, jika perlu jajaran direksi PT PLN Persero diminta mundur sebagai konsekuensi dan rasa tanggung jawab atas ketidakprofesionalan perusahaan dalam bekerja.
Ombudsman RI telah menjadwalkan pemanggilan terhadap Direksi PT PLN Persero untuk dimintai keterangan terkait pemadaman listrik di sejumlah daerah. Agenda tersebut diharapkan dapat memperbaiki layanan listrik menjadi lebih baik lagi.
Didesak mundur
Forum Advokad Muda Indonesia (FAMI) mendesak jajaran Direksi PLN agar mundur dari jabatannya buntut pemadaman listrik.
“Kami minta seluruh direksi PLN diganti dan menteri yang bersangkutan sebaiknya mengundurkan diri,” kata Ketua umum FAMI Zenuri Makhrodji.
Secara resmi dan tertulis FAMI telah melaporkan perusahaan listrik tersebut ke Ombudsman RI karena dinilai merugikan dan menyalahi aturan perundang-undangan.
Dalam laporannya, PLN dinilai tidak bekerja secara profesional karena mematikan arus listrik secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat dan konsumen secara umum.
PLN dinilai maladministrasi terkait pemadaman listrik pada Minggu (4/8) siang yang menyebabkan kerugian di berbagai pihak. Dalam undang-undang telah diatur bahwa PLN harus memberitahukan kepada masyarakat sebelum melakukan pemadaman atau pemutusan arus listrik.
“Tapi ini tiba-tiba mati, dan matinya cukup lama sekitar lima hingga delapan jam,” katanya.
FAMI menilai hal tersebut menjadi benang merah maladministrasi yang dilakukan oleh PLN. Lebih spesifik merujuk pada Pasal 6 dan 27 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
Hikmah di balik pemadaman listrik
Peristiwa padamnya listrik tersebut tentu membawa kerugian yang cukup besar dari sisi materil maupun nonmateril. Meskipun demikian, tetap masih ada hikmah yang bisa diambil dan dijadikan pelajaran demi pelayanan yang lebih baik ke depannya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai satu pelajaran penting yang bisa disikapi, yaitu pentingnya memiliki standar operasi tindakan dalam kondisi kedaruratan tanpa aliran listrik.
Kejadian tersebut menyadarkan para pemangku kepentingan terkait tentang pentingnya menyiapkan standar operasional prosedur apabila sewaktu-waktu terjadi peristiwa yang sama.
Saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama PT PLN Persero sedang menyusun tindakan yang perlu dilakukan untuk menghadapi kondisi kedaruratan. Salah satu strategi yang disiapkan, yaitu mulai menggalakkan panel-panel surya.
Selain menyiapkan langkah kewaspadaan pemadaman listrik terhadap kebutuhan rumah, perkantoran, pusat perbelanjaan, rumah sakit dan sebagainya, pemerintah setempat juga sedang membahas pembangkit khusus untuk moda transportasi MRT.
Hal tersebut disiapkan apabila jaringan MRT sudah luas. Namun, saat ini transportasi massal itu baru sampai pada fase satu.
“Nantinya ada pembangkit khusus, lokasinya sudah ada, tinggal menyiapkan konstruksinya saja,” kata dia.
Menambah pasokan listrik ibu kota
Akibat padamnya aliran listrik tersebut, PT PLN Persero telah mewacanakan untuk menambah pasokan listrik sebesar 2.000 megawatt. Hal itu dilakukan dalam dua tahapan hingga 2020, sehingga Ibu Kota Jakarta tidak terlalu bergantung lagi dengan pasokan listrik dari bagian timur Pulau Jawa.
Sebetulnya, saat ini terdapat dua power plant berkekuatan 3.500 megawatt di ibu kota, yakni PLTGU Muara Karang berkapasitas 1.500 megawatt kemudian di Tanjung Priok berkapasitas 2.000 megawatt.
“Jadi jika kejadian serupa terjadi, kita masih bisa memulihkan Jakarta dalam waktu cepat,” kata General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, Ikhsan Asaad.
Namun persoalannya ialah saat pemadaman listrik itu terjadi, PLTGU di Muara Karang juga mengalami kendala, sehingga Jakarta baru bisa dipulihkan secara bertahap sekitar pukul 16.00 WIB. Saat ini sekitar 400 pelanggan di Jakarta telah menggunakan solar rooftop sehingga jika pemadaman terjadi, masyarakat masih bisa beraktivitas menggunakan sumber energi tersebut.
PLN sendiri mendorong setiap gedung-gedung yang telah menggandalkan solar roortop dapat menjual listrik ke PLN dan kembali disalurkan kepada para pelanggan. Selain itu, PLN bersama pemerintah daerah juga akan menyiapkan solusi lain berupa alat yaitu black star untuk mewaspadai padamnya aliran listrik. [AW/Antara]
