JAKARTA (Panjimas.com) – Pengamat politik Rocky Gerung menyinggung dinamika yang terjadi dalam tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Tak tanggung-tanggung, Rocky menyebut bahwa aparat KPK diganti agar tidak lagi menangkap kader-kader partai yang saat ini mendominasi kekuasaan.
Pembicaraan tersebut diungkapkan Rocky di kanal youtubenya Rocky Gerung Official berjudul “Ditegur Mega dan Puan, Pendukung Ganjar Pranowo Melawan” yang ditayangkan pada Rabu, (2/6/2021) berdurasi 19:15 menit saat diwawancara oleh Harsubeno Arief.
Rocky Gerung awalnya menilai bahwa ada persetujuan atau deal politik atau dibalik pengangkatan Komjen. Pol. Drs. Firli Bahuri, M.Si. pada 20 Desember 2019 lalu. Ia dilantik sebagai ketua KPK periode (2019-2023).
Sekilas tentang profil Firli Bahuri, sosoknya pernah menjabat sejumlah jabatan penting. Ia pernah menjabat ajudan Wakil Presiden RI Boediono. Ia kemudian menjabat Wakil Kepala Kepolisian Daerah Banten, Karopaminal Divpropam Polri, Kepala Kepolisian Daerah Banten, Karodalops Sops Polri, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, Deputi Penindakan KPK, Kepala Kepolisian Daerah Sumatra Selatan dan terakhir sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri.
“Pak Firli tentu tahu bahwa ini akan terbuka akhirnya. Jadi, betul nanti ada periode berikut. Ini periode pertama, dia menang, periode berikut, dia dipaksa untuk mengaku apa yang sebenarnya terjadi, deal apa yang terjadi waktu pemilihan ketua KPK” ujar Rocky Gerung.
Harsubeno Arif saat mewawancarai Rocky Gerung menyinggung awal mulanya KPK yang didirikan di era kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. Namun dalam perjalanannya, KPK justru lebih banyak menangkap para kadernya (PDIP) karena terlibat korupsi.
“Karena itu, mesti diganti aparat KPK supaya gak lagi nangkepin kader PDIP kan, tetapi itu sekaligus memperlihatkan bahwa Presiden ditawan oleh oligarki. Kan ini pesanan oligarki terlihat jelas di dalam kasus-kasus khusus yang lolos, yang dapat remisi segala macem itu, dan yang susah untuk ditangkap,” ungkapnya.
Menurut Rocky, politik oligarki sedang bekerja di KPK dan menyebut bahwa hal itu terhubung dengan kepentingan partai PDIP yang terus menganggap bahwa kesempatan untuk mengumpulkan uang tersebut digunakan untuk 2024 atau pilpres mendatang. Rocky mengatakan bahwa apa yang Ia ungkapkan tersebut bukanlah sebuah tuduhan, melainkan hasil logika politiknya.
“Karena udah jadi semacam kesepakatan umum bahwa pemerasan politik harus dimulai dengan mengendalikan sumber daya pemberi bantuan pada partai politik. Dan PDIP merasa, betul tadi, bahwa ‘Kenapa kita yang ditangkap? Mustinya kita yang dapat keuntungan’ dari proses-proses politik itu kan,” ujarnya.
Ia menyatakan bahwa KPK saat ini adalah lahan pertarungan politik antara oligarki, partai-partai besar, presiden, DPR.
“Dan sekarang yang menang memang kebenaran, kejujuran para petugas di KPK. Itu yang kemudian bikin sesak kepala ketua partai-partai besar, mudah sekali lihat peta itu,” ungkapnya.
Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer.
