JAKARTA, Panjimas – Janji pemerintah memberikan bansos senilai Rp300 ribu per bulan kepada masyarakat di tengah penerapan PPKM Darurat baru dicairkan pada hari ke-10 pembatasan tersebut.
Menurut Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher, seharusnya bansos dicairkan sebelum pemberlakukan PPKM Darurat. “Bansos untuk 10 juta peserta Program Keluarga Harapan dan Bantuan Sosial Tunai baru dicairkan, sementara wacana perpanjangan PPKM Darurat telah beredar di masyarakat,” kata Netty dalam keterangan media, Rabu, (14/07/21).
Wacana perpanjangan PPKM Darurat hingga enam minggu ke depan, kata Netty, tentu memengaruhi mentalitas rakyat kecil yang bergantung pada pemasukan kerja harian. “Rakyat kecil tentu panik dan bingung memikirkan bagaimana harus bertahan hidup di tengah pembatasan, sementara bantuan sosial yg dijanjikan terlambat dicairkan dan jumlahnya juga kurang memadai. Apakah pemerintah menunggu rakyat kelaparan dulu?” tanyanya retoris.
Netty meminta pemerintah agar sigap dalam menunaikan janji bansos, jangan menunggu kritik dan teguran dari masyarakat baru bertindak.
“Beberapa hari lalu, netizen ramai-ramai menagih janji bansos pemerintah di akun instagram Kementerian Sosial @kemensosri karena belum mengetahui kejelasan pencairan bantuan sosial tunai tersebut meskipun sudah bertanya kepada RT/RW setempat,” ujarnya.
Bansos di tengah PPKM Darurat, kata Netty, amat ditunggu rakyat kecil. “Pemerintah harus membantu menyiapkan kebutuhan hidup mereka sehari-hari, jangan hanya meminta diam di rumah. Besaran bansos pun seharusnya memadai untuk memenuhi kebutuhan. Jumlah Rp300 ribu terlalu kecil untuk bertahan hidup,” katanya.
Saat ini, kata Netty, banyak rakyat yang sudah tidak bisa lagi berusaha, baik karena berkurangnya pelanggan maupun akibat dipaksa menutup usaha.
“Rakyat juga pasti takut dengan ancaman COVID-19, tapi mereka terpaksa keluar rumah demi memenuhi kebutuhan keluarga. Jika bansos diberikan dengan jumlah yang cukup, niscaya rakyat sukarela mau tetap di rumah. Tidak ada orang yang mau dirinya terpapar,” ungkapnya.
Selain itu, Netty mengingatkan pemerintah agar tidak hanya bicara lugas soal sanksi kepada pelanggar PPKM Darurat tanpa ada sosialisasi dan edukasi.
“Sudah seharusnya pemerintah memberi dukungan pada rakyat dengan bansos memadai, memberikan edukasi dan sosialisasi secara persuasif, dan ciptakan suasana publik yang nyaman dan tenang. Saya pikir rakyat akan taat dan disiplin. Rakyat juga bosan ditakut-takuti dengan sanksi,” tandasnya.
