JAKARTA, Panjimas.com – Penunjukan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menuai kontroversi dan komentar berbagai kalangan. Tidak terkecuali para cendekiawan dan tokoh masyarakat yang mempertanyakan tentang jabatan baru yang dirangkap oleh mantan Presiden RI tersebut.
Salah satunya yang ikut mengomentari adalah Azyumardi Azra selaku cendekiawan muslim dan praktisi pendidikan itu. Azyumardi mengkritik penunjukan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Pengarah BRIN adalah kurang pas dan tidak tepat.
Dirinya merasa tidak sependapat dengan keputusan Presiden Jokowi menunjuk Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Ia khawatir keputusan itu membuat BRIN menjadi alat politik.
Lebih lanjut dirinya juga mengusulkan agar Dewan Pengarah BRIN dipimpin peneliti kaliber internasional. Karena menurutnya itu wajib dilakukan jika BRIN benar-benar didirikan untuk penelitian. Bukan malah dipilih dari pimpinan Parpol yang tidak punya kepakaran di bidang riset.
“Tidak pada tempatnya Ketua Dewan Pengarah BRIN adalah Ketua Umum Partai Politik yang tidak punya kepakaran soal riset dan inovasi. Boleh jadi BRIN menjadi alat politik,” ujar Azyumardi dalam keterangan tertulis kepada media.
Azyumardi berkata pemerintah semestinya belajar dari kasus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Ia menyebut BPIP menjadi partisan dan kehilangan kepercayaan publik karena Dewan Pengarah dipimpin politikus.
Ia meragukan Presiden Joko Widodo akan bisa mengonsolidasi semua lembaga riset di bawah BRIN. Azyumardi menyebut BRIN tidak akan menjadi warisan baik pemerintahan Jokowi.
“Kekacauan yang diakibatkan BRIN merupakan malapetaka riset dan inovasi Indonesia bertahun-tahun, sekarang dan ke depan,” tandasnya pada Rabu, (13/10/2021).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melantik Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/10).
Penunjukan Megawati merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021. Pasal 7 ayat (2) perpres tersebut mengatur Jabatan Ketua Dewan Pengarah BRIN diisi oleh Ketua Dewan Pengarah BPIP.
Posisi Ketua Dewan Pengarah BPIP saat ini dijabat oleh Megawati. Ia menduduki posisi itu sejak 22 Maret 2018.
Selain Megawati yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah, Jokowi turut melantik Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Bappenas Suharso Monoarfa yang akan mengisi jabatan masing-masing sebagai wakil ketua.
