JAKARTA, Panjimas.com – Sebuah ucapan simpati sekaligus menjadi pertanyaan yang penting untuk dijawab yang disampaikan oleh Anwar Abbas selaku pengamat sosial ekonomi dan keagamaan dan juga Ketua PP Muhammadiyah kepada Menpan RB terhadap kebijakan yang dilakukannya.
“Kita patut bersimpati dengan usaha MENPAN RB untuk mendapatkan calon eselon 1 yang memang benar-benar memiliki integrity dimana beliau mengatakan 16 calon eselon 1 gagal gegara pasangannya membuka media sosial ( medsos) tokoh radikal,” ujar Anwar Abbas.
Tetapi yang menjadi pertanyaan menurut Anwar Abbas adalah mengapa MENPAN RB hanya sibuk membicarakan masalah radikalisme saja padahal musuh besar bangsa kita saat ini selain masalah radikalisme adalah merebak dan sudah terlalu dalamnya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta berkembangnya faham-faham yang sangat-sangat bertentangan dengan falsafah bangsa kita Pancasila dan hukum dasar negara kita UUD 1945.
“Seperti muncul dan menyebarnya faham komunisme politik dan faham liberalisme kapitalisme, sehingga tindakan Menpan RB ini tentu saja mengundang pertanyaan yaitu, mana yang lebih berbahaya menurut Menpan RB ini apakah faham radikalisme atau praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) atau adanya faham-faham yang bertentangan dengan falsafah dan konstitusi bangsa kita seperti faham dan idiologi komunisme politik,serta faham dan ideologi liberalisme kapitalisme,” tanya Anwar Abbas lagi.
Untuk menjawab pertanyaan tersebut tentu mungkin yang lebih aman bagi Menpan RB adalah dengan mengatakan ketiga hal tersebut sama-sama besar bahayanya bagi bangsa dan negara kita karena semuanya akan sama-sama mengancam eksistensi dan jati diri kita sebagai bangsa.
“Oleh karena itu kalau ketiga hal tersebut sama-sama berbahaya mengapa Menpan RB tampaknya hanya lebih sibuk mengurusi masalah radikalisme saja dengan menelusuri dan masuk jauh ke dalam kehidupan keluarga para calon pegawai sehingga Menpan RB tahu media sosial apa saja yang dibuka oleh isteri atau suaminya dan mengapa Menpan RB tidak sibuk dan disibukkan oleh urusan untuk mengetahui asal usul harta kekayaan mereka yang ikut test tersebut,” tandasnya
Padahal semestinya Menpan RB juga menurut Wakil Ketua MUI itu juga harus melacak dari mana mereka bisa mendapat kekayaannya tersebut apakah itu mereka dapat dengan cara-cara yang benar atau tidak.
Hal ini penting kita persoalkan karena negeri ini mungkin sudah bisa dikatakan darurat KKN karena seperti dikatakan Menkopolhukam, korupsi sekarang ini jauh lebih dahsyat dari yang ada di masa orde baru karena kalau di zaman orde baru kata beliau korupsi boleh dikatakan hanya ada di eksekutif saja tapi sekarang sudah melebar ke legislatif dan yudikatif.
“Untuk itu pertanyaan yang sangat relevan untuk diajukan kepada Menpan RB yaitu mana yang lebih besar bahaya dan daya rusaknya kepada kehidupan bangsa dan negara antara faham radikalisme yang ada atau praktek korupsi yang ada saat ini ?,” ujarnya
“Untuk amannya saya rasa tentu Menpan RB akan lebih mudah menjawab bahwa kedua-duanya sama-sama besar bahaya dan dampak buruknya sebab kalau Menpan RB berani menjawab bahwa saat ini yg lebih besar dampak buruknya adalah faham radikalisme ketimbang dari bahaya KKN maka masyarakat luas tentu akan marah dan mentertawakan beliau,” katanya
Karena masyarakat luas sudah tahu bahwa masalah korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) saat ini jauh lebih besar bahayanya dari faham radikalisme karena masalah radikalisme masih bisa dikendalikan oleh para aparat keamanan sementara praktek KKN saat ini benar-benar sudah tidak terkendali mulai dari atas sampai ke bawah.
Oleh karena itu yang menjadi pertanyaan mengapa Menpan RB ketika menseleksi calon eselon 1 itu tidak sibuk dengan menelisik kekayaan dari para calon eselon 1 tersebut. Pertanyaan kedua mana yang lebih berbahaya menurut Menpan RB faham radikalisme yang ada saat ini atau faham komunisme politik dan faham liberalisme kapitalisme yang juga sudah berkembang saat ini di negeri ini.
Jawaban yang paling aman tentu adalah bahwa semua faham tersebut sama-sama berbahaya karena sama-sama bertentangan dengan falsafah dan konstitusi bangsa dan negara kita.
Jika demikian keadaannya menurutnya, maka muncul pertanyaan, mengapa Menpan RB tidak sibuk dan disibukkan dengan urusan mengetes dan mengetahui faham yang dimiliki oleh para calon eselon 1 tersebut, apakah mereka sudah terkontaminasi oleh faham komunisme politik atau oleh faham dan ideologi liberalisme kapitalisme.
Sebagai anak bangsa kita tentu merasa perlu mempertanyakan masalah ini kepada Menpan RB karena kita sama-sama cinta dan bertanggung jawab untuk mempertahankan eksistensi dan jati diri bangsa dan negara kita yang berdasarkan Pancasila dan memiliki hukum dasar yaitu UUD 1945.
“Dan kita juga sama-sama tahu jika salah satu saja dari ketiga faham tersebut yaitu faham radikalisme, komunisme politik dan faham liberalisme kapitalisme itu telah merasuki para pejabat di negeri ini maka masalah.perpecahan dan kehancuran bangsa dan negara ini tentu tinggal menunggu waktu dan kita sebagai warga bangsa tentu saja tidak mau hal itu terjadi,” pungkasnya.
Terakhir dirinya juga menyampaikan rasa terima kasih dan hormatnya untuk bapak Menteri Menpan RB tersebut.
