Jakarta, Panjimas – Wacana kenaikan harga BBM yang ingin dilakukan pemerintah membuat keresahan di tengah masyarakat. Banyak respon penolakan yang dilakukan berbagai pihak. Dari elemen buruh, organisasi sampai dengan partai politik turut menolak rencana kenaikan tersebut.
Adalah Partai Keadailan Sejahtera (PKS) melayangkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Dalam surat terbuka itu, PKS tegas menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat membacakan surat terbuka tersebut meminta Presiden Jokowi mempertimbangkan rencana menaikkan harga BBM jenis Pertalite dan Solar bersubsidi.
Menurut pandangan PKS, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi tidak tepat untuk diambil. Kebijakan tersebut menunjukkan pemerintah tidak berempati dengan kondisi masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi pasca-pandemi.
Ditambah lagi saat ini sedang terjadi krisis pangan. Harga-harga sembako saat ini sudah meningkat tajam. Jika nanti saat BBM bersubsidi dinaikkan, harga sembako pastinya akan semakin tidak terkendali.
Syaikhu menyatakan dalam dua tahun ini rakyat terpukul lantaran pandemi. Ekonomi masyarakat juga masih tertatih-tatih untuk bangkit kembali.
“Beberapa waktu yang lalu, rakyat terpukul akibat kenaikan harga minyak goreng. Belum selesai harga minyak goreng melonjak, harga telur ikut meroket. Rumah tangga di seluruh Indonesia akan semakin terpukul jika harga BBM bersubsidi naik,” ujarnya melalui siaran video di kanal YouTube PKS TV, Kamis (09/01/2022).
Syaikhu menambahkan PKS memandang kenaikan harga pangan dan energi secara bersamaan akan langsung berdampak pada meningkatnya jumlah orang miskin.
Menurut PKS mayoritas masyarakat kita berada dalam kategori rentan miskin. Sedikit saja ada guncangan ekonomi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi, maka itu akan membuat mayoritas masyarakat rentan miskin tersebut menjadi miskin.
PKS, sambung Syaikhu, juga mendapat banyak aduan dan aspirasi rakyat. Seperti mengapa untuk membangun Ibu Kota Negara yang baru pemerintah memiliki dana.
Kemudian mengapa untuk menanggung pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung pemerintah sanggup.
“Namun, untuk memastikan harga BBM tetap terjangkau sebagai kebutuhan mendasar rakyat justru tidak sanggup? Lidah kami kelu untuk menjawabnya,” pungkasnya
