Jakarta, Panjimas – Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema Penguatan Ekosistem Ekonomi Haji. FGD ini diikuti perwakilan Ditjen PHU, Kementerian Perdagangan, Kemenkop UKM, Kemenperindustrian, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Kadin, Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adesy, Asosiasi Haji dan Umrah, Akademisi, Baznas, serta pelaku UMKM dan Industri Halal.
Membuka acara, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief, menceritakan pengalamannya pada Maret 2022, saat bersama jajarannya meninjau beberapa dapur katering di Arab Saudi. Tinjauan dilakukan ke dapur yang mempunyai peluang mendapat kontrak dari Kemenag sebagai penyedia katering jemaah haji Indonesia. Tujuannya, untuk melihat kesiapan mereka dan kapasitas layanan yang dapat diberikan.
Di dapur, lanjut Hilman, pihaknya meninjau gudang berpendingin, tempat penyimpanan bahan makanan. Di situ, tersedia banyak produk yang biasa digunakan untuk melayani jemaah haji, mulai sayur mayur, daging, bumbu, dan lainnya
“Kita sambil keliling melakukan observasi, ingin melihat apa yang ada di dalamnya. Sulit sekali membaca tulisan Indonesia. Mulai beras, ada Rojo Lele Thailand, Pandan Wangi Singapura dan Malaysia. Kita hanya kebagian merk nya saja, buy nya lewat,” terang Hilman di Jakarta, Kamis (10/11/2022)
“Ada satu-satunya produk Indonesia, yaitu krupuk udang Sidoarjo,” sambungnya. Bahkan, Hilman mengaku menemukan satu kemasan makanan dari perusahaan Thailand, yang isi makanannya sangat mirip dengan rendang daging.
Fakta ini kata Hilman menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk menguatkan ekosistem ekonomi haji dan umrah. Ada dua alasan yang disampaikan Hilman. Pertama, market ekonominya sangat terbuka. Tahun 2019, ada satu juta orang melaksanakan umrah. Dalam kondisi normal, kuota jemaah haji Indonesia mencapai 200ribu per tahun. Jumlah jemaah haji yang menunggu keberangkatan mencapai 5,2 juta.
“Dalam penyelenggaraan haji dan umrah, jemaah biasanya makannya makanan Indonesia, bumbu Indonesia. Untuk bumbu saja, kebutuhannya mencapai ratusan ton. Ini market yang terbuka,” jelasnya.
Kedua, haji bukan hanya untuk ritual. Mengutip ayat 27 Surat Al-Hajj, Hilman menjelaskan bahwa manfaat haji mencakup spiritual, sosial persaudaraan, dan juga ekonomi (tijarah/comerse).
Nampaknya kita belum memberikan perhatian lebih pada pesan liyasyhadu manaafi’a lahum pada ayat ke 27 surat Al-Hajj, utamanya pada aspek ekonomi. Sekarang Thailand, Vietnam, dan China justru sudah bergerak ke arah manfaat eskonomi,” tuturnya.
“Kita mungkin belum punya awareness tentang itu. Kalau pun sudah ada, kita belum punya ekosistem yang baik untuk menopang. Di sinilah pentingnya FGD untuk membahas penguatan ekosistem ekonomi haji,” tandasnya.
Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid menambahkan FGB bertujuan menghasilkan rumusan rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam program aksi untuk mendukung optimalnya ekosistem ekonomi haji Indonesia.
Giat ini menghadirkan sejumlah narasumber, yaitu: Dr Asroru Ni’am Shaleh, MA (Ketua Komisi Fatwa MUI), Prof. Dr. M Arief Mufraini, Lc. M.Si (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), H Rizaludin Kurniawan, M.Si (Sekjen Ikaluin Jakarta), Dr Ahmad Zabadi (Deputi Bidang Perkoperasian dan UKM), KH Qosim Sholeh (Ketua Forum Komunikasi KBIHU), Firman M Nur, M.Sc (Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah RI/Praktisi Travel Haji dan Umrah), dan Drs Didi Sumedi, MBA (Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag RI).
