Yogyakarta, Panjimas – Hari terakhir Pengajian Ramadan 1444 H Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Ahad (26/3), Bendahara Umum PP Muhammadiyah, Hilman Latief sampaikan tiga hal dari Muhammadiyah yang perlu didefinisikan untuk peran memajukan bangsa dan negara.
Dalam paparannya, Hilman menyampaikan tiga hal terkait dengan peran Muhammadiyah dalam bidang ekonomi bangsa. Pada urutan pertama yang perlu dilakukan adalah pendefinisian narasi kebangsaan Muhammadiyah, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh para tokoh awal Muhammadiyah.
Hilman menjelaskan, tokoh awal Muhammadiyah dalam membangun narasi kebangsaan, mereka bergabung dengan organisasi pergerakan untuk membangun narasi kebangsaan sebagaimana yang dicita-citakan.
“Dalam hasil putusan Muktamar sudah sangat jelas. Saya mengusulkan ada kajian rutin di setiap majelis di wilayah, sampai daerah untuk membahas Islam Berkemajuan,” urainya.
Kedua harus ada pendefinisian kontribusi Muhammadiyah dalam peran kebangsaannya. Menurut Hilman, gagasan harus direkam, yang diadaptasi dari kebijakan. Dia berharap, definisi kontribusi Muhammadiyah akan berdampak pada kader yang akan aktif dan memberi andil untuk memajukan kebangsaan dan kenegaraan.
“Pendefinisian ini penting, agar energi politik kita lebih produktif,” tutur Hilman.
Menurutnya, energi politik warga persyarikatan harus didistribusikan secara merata agar produktif. Energinya tidak hanya fokus untuk pemilihan presiden saja misalnya, tetapi energi politik Muhammadiyah juga harus didistribusikan kepada para kader yang maju dalam bursa pencalonan pemilihan umum baik untuk DPR RI, DPD RI sampai DPRD, dan birokrasi pemerintah yang lain.
Ketiga, partisipasi atau keterlibatan Muhammadiyah dalam kontribusi memajukan bangsa dan negara. Dalam hal ini Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi Islam yang mandiri, berani memberikan kritik dan tinjauan kembali atas kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
Hilman menambahkan, yang tidak kalah penting adalah melakukan pendefinisian tentang hak warga negara, yaitu pembelaan Muhammadiyah terhadap warga bangsa yang haknya tidak terpenuhi.
“Sehingga nanti Muhammadiyah betul-betul berperan sebagai organisasi masyarakat sipil yang bukan hanya oposisi, tetapi juga bisa di banyak posisi,” pungkasnya
