Jakarta, Panjimas – Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau Jakarta Fair selalu menjadi magnet bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memamerkan dan menjual produk mereka.
Salah satunya adalah makanan tradisional Betawi, kerak telor. Namun, belakangan ini, para pedagang kerak telor yang berjualan di PRJ menghadapi kendala berupa biaya sewa lapak yang meningkat pesat.
Mengutip laporan sejumlah media, Seorang pedagang kerak telor bernama Adi (52) mengaku harus membayar Rp17 juta kepada paguyuban pedagang kerak telor untuk bisa berjualan selama perhelatan Jakarta Fair 2023 di Jakarta International Expo (JIExpo), yang berlangsung dari 14 Juni hingga 16 Juli. “Ada panitia khusus kerak telor di sini, paguyuban. Nanti ada yang langsung ke manajemen JIExpo,” ungkap Adi.
Hal ini mendapatkan sorotan dari Ketua Bidang Ekonomi Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Buya Anwar Abbas yang merasa prihatin dengan kondisi ini. Menurutnya, nasib rakyat kecil akan sulit membaik jika pengusaha mikro dan kecil terus menerus mendapatkan perlakuan seperti ini.
“Dahulu masalah pengaturan pedagang kerak telor tersebut ditangani langsung oleh pihak JIExpo, tapi dalam beberapa tahun terakhir sudah diserahkan pengaturannya kepada pihak ketiga atau LSM,” kata Abbas kepada Panjimas, Senin (19/6/2023).
Menurutnya, LSM ini mengambil keuntungan yang sangat besar dari pedagang, yang seharusnya bisa meningkatkan tingkat pendapatan dan keuntungan pedagang kerak telor itu sendiri.
Direktur Marketing Jakarta International Expo, Ralph Scheunemann, membenarkan bahwa biaya sewa lapak yang dikenakan kepada pedagang kerak telor hanya Rp5,5 juta. Uang tersebut diperuntukkan sebagai biaya administrasi, kebersihan, dan listrik selama acara berlangsung. “Kami tidak ada ambil keuntungan, sama sekali,” tegas Ralph.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya. Pedagang harus membayar Rp17 juta, jauh lebih tinggi dari tarif yang ditetapkan oleh penyelenggara. Ralph menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir, pengelolaan pedagang kerak telor diserahkan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di DKI Jakarta.
Menyikapi hal ini, Buya Anwar Abbas yang juga menjabat sebagai Waketum MUI, menyerukan perlunya perhatian lebih kepada nasib pedagang kecil.
“Bagaimana nasib rakyat kecil akan bisa tertolong dan akan bisa lebih baik kalau para pengusaha mikro dan kecil tersebut masih dipalak oleh pihak-pihak tertentu,” pungkasnya.
Pihak berwenang dan penyelenggara PRJ perlu segera menanggapi dan menyelesaikan isu ini, agar pedagang kerak telor dan UMKM lainnya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik dan menciptakan perekonomian yang lebih sejahtera bagi semua pihak
