Jeddah, Panjimas -Tim Asistensi Kesehatan dari Kemenkes didampingi oleh PPIH Kemenkes bertemu dengan Konsul Jenderal Republik Indonesia Eko Hartono di Jeddah pada Minggu (9/7).
Tim Asistensi Kesehatan terdiri dari Dirjen Tenaga Kesehatan drg. Ariyanti Anaya, MKM sebagai ketua Tim bersama anggota Kepala Pusat Kesehatan Haji Liliek Marhaendro Susilo, A.K, M.M., Kepala Biro Keuangan dan BMN Drs. Bayu tedja Mulyawan, S.H. M.Pharm, MM, Apt1 dan Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Dra. Agus Dini Banun Apt. MARS.
Dalam pertemuan ini Dirjen Aryanti menyampaikan beberapa perkembangan terkait pelaksanaan kesehatan haji. Jumlah jemaah haji wafat per 8 Juli 2023 mencapai 502 orang.
Angka ini memang lebih tinggi dari 4 tahun terakhir. Beberapa faktor yang memicu kenaikan jumlah jemaah haji wafat tahun ini karena kondisi jemaah haji Indonesia yang memiliki risiko tinggi sebesar 70%. Jumlah jemaah haji Lansia tahun ini mencapai 30%, dan ditambah lagi cuaca ekstrem di Arab Saudi.
Angka kematian diperkirakan masih akan naik karena sampai saat ini terdapat 205 jemaah haji sakit yang masih dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi dalam berbagai kondisi keparahan.
Dalam pertemuan ini didiskusikan berbagai perbaikan pada penyelenggaraan haji yang dapat diambil tahun berikutnya.
Konjen Eko juga menyampaikan saat pertemuan dengan Menteri Agama, sebelumnya telah dibahas bahwa ke depannya akan ditata kembali sistem penyelengaraan haji dimana calon jemaah haji harus memenuhi terlebih dahulu syarat kesehatan sebelum pelunasan.
Eko menambahkan bahwa kita perlu tegas dalam penyelenggaraan haji. Jemaah haji yang diberangkatkan harus mampu tidak hanya finansial, namun juga kesehatan dan kemandirian selama pelaksanaan ibadah haji.
“Kita harus tegas bahwa yang bisa beribadah haji tidak hanya mampu secara finansial namun juga mampu secara kesehatan dan kemandirian,” ungkap Konjen Eko.
Sejalan dengan hal tersebut, Dirjen Ariyanti menyampaikan ke depannya ada gagasan untuk mengintegrasikan Siskohatkes dengan database JKN yang mencakup rekam medis selama di tanah air. Masalah yang sering dihadapi dalam penyelenggaraan kesehatan haji adalah tidak adanya rekam medis jemaah haji sebelum penyelenggaraan haji.
“Ke depannya, Siskohatkes akan kami koneksikan dengan database JKN sehingga seluruh data rekam medis sebelumnya di tanah air dapat diketahui”, ucap Dirjen Ariyanti.
Dengan terintegrasinya Siskohatkes dengan database JKN maka diharapkan sudah diperoleh gambaran kesehatan jemaah haji sehingga menjadi pertimbangan dalam penyiapan tenaga kesehatan dan obat-obatan.
“Jika gambaran jemaah haji yang akan diberangkatkan sudah ada maka perencanaan tenaga kesehatan yang akan ditugaskan serta obat-obatan akan lebih optimal,” kata Dirjen Ariyanti
Lebih lanjut Konjen Eko juga mendorong agar pada penyelenggaraan haji selanjutnya Kemenkes dan Kemenag harus terus meningkatkan kerja sama dan kolaborasi dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Dalam kesempatan yang sama Dirjen Ariyanti menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan Konjen RI di Jeddah terutama selama penyelenggaraan kesehatan di Arab Saudi.
“Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada bapak Konjen beserta jajaran yang sudah membantu kelancaran pelaksanaan kesehatan haji di Arab Saudi tahun ini,” ujarnya.
