RAMALLAH, (Panjimas.com) — Faksi-faksi politik Palestina beberapa waktu lalu menyerukan diterapkannya segera kesepakatan rekonsiliasi nasional antara Fatah dan Hamas pada Oktober 2017 di Kairo, Mesir. Selain itu, mereka juga meminta segera dihentikannya retorika provokatif yang memicu perpecahan internal Palestina.
Beberapa faksi palestina diantaranya yang menandatangani seruan tersebut adalah Hamas, Jihad Islam, Front Populer untuk Pembebasan Palestina, Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina, Partai Fida, Partai Rakyat Palestina, dan Inisiatif Nasional Palestina. Sementara itu, Fatah menolak menandatangani pernyataan bersama tersebut.
Melalui pernyataan bersama tersebut, para faksi Palestina itu mengatakan bahwa saat ini merupakan momen yang tepat untuk memulihkan persatuan nasional Palestina.
“Sudah waktunya untuk menyembuhkan keretakan nasional dan memikul tanggung jawab moral guna menyelesaikan keluhan rakyat kita serta menghentikan penindasan penjajah Israel terhadap rakyat kita,” demikian menurut pernyataan itu, Selasa (28/08), dikutip dari Anadolu Ajansi.
Fatah dan Hamas mulai terlibat perseteruan pada tahun 2007. Hal ini dipicu oleh kemenangan Hamas dalam pemilu tahun 2006. Hamas memenangkan pemilihan tersebut, namun Fatah dan masyarakat internasional menolaknya. Pada Juni 2007, Hamas mulai mengendalikan dan mengontrol pemerintahan di wilayah Jalur Gaza.
Upaya-upaya rekonsiliasi antara kedua faksi itu sempat dilakukan. Namun upaya tersebut gagal karena Hamas selalu mengajukan syarat-syarat tertentu kepada Otoritas Palestina sehingga perdamaian urung tercapai.
Pada Oktober 2017, Hamas dan Fatah menandatangani sebuah kesepakatan rekonsiliasi nasional di Kairo, Mesir. Penandatanganan kesepakatan itu menjadi simbol keinginan kedua faksi untuk berdamai setelah 10 tahun berselisih.
Usai sepuluh tahun berlalu, Hamas akhirnya menyatakan kesiapannya untuk memulihkan hubungan dengan Fatah tanpa prasyarat apapun. Mereka bahkan membubarkan komite administratif yang sebelumnya bertugas untuk mengelola pemerintahan di Jalur Gaza. Hal itu dilakukan agar Otoritas Palestina dapat mengambil alih tugas pemerintahan di daerah yang diblokade tersebut.
Akan tetapi rekonsiliasi ini masih dalam proses kebuntuan. Hingga saat ini Hamas masih mengontrol Jalur Gaza sedangkan Fatah menjalankan pemerintahan di Ramallah, Tepi Barat.
Dalam beberapa pekan terakhir, Hamas mempertimbangkan proposal yang diajukan Mesir dan PBB untuk rekonsiliasi antar-Palestina, gencatan senjata Hamas-Israel, dan proyek-proyek kemanusiaan di Jalur Gaza.[IZ]
