JAKARTA (Panjimas.com) – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia, Jumat (19/8), memastikan bahwa pemerintah akan terus mendampingi kedua mahasiswi Indonesia yang ditangkap di Turki. Menurut keterangan dari Kementerian Luar Negeri RI, KBRI Ankara telah mendatangi kepolisian Bursa dan meminta akses kekonsuleran.
Pada Senin (15/8) lalu, KBRI Ankara menyampaikan nota kepada Kementerian Luar Negeri Turki guna meminta klarifikasi dasar penangkapan dua mahasiswi itu. Selanjutnya, pada Selasa (16/8), pihak KBRI juga mendatangi Pengadilan Bursa untuk menemui jaksa penuntut. KBRI Ankara juga telah menghubungi pihak keluarga kedua mahasiswi dan menyampainya kejadian yang mereka alami.
Ini dimaksudkan untuk mengantisipasi jika nantinya kasus ini masuk ke pengadilan. KBRI Ankara juga sudah memastikan bahwa kedua mahasiswi Indonesia ini akan didampingi pengacara, ujar Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI) Lalu Muhammad Iqbal kepada Republika, Jumat (19/8).
Lalu menuturkan, hingga saat ini belum diperoleh pemberitahuan resmi mengenai tuduhan yang dijatuhkan kepada kedua mahasiswi. Namun, dalam salah satu penjelasan yang diperoleh, keduanya dikatakan semula tidak termasuk dalam target penangkapan.
Namun, saat aparat keamanan melakukan penangkapan di salah satu rumah yang dikelola Yayasan Gulen, keduanya tengah berada di sana dan mengaku tinggal di sana, kata Lalu.
Sebanyak dua mahasiswi Indonesia yang menempuh pendidikan di Turki ditangkap oleh aparat keamanan negara tersebut. Penangkapan ini dilakukan karena keduanya dicurigai terkait dengan Fethullah Gulen, ulama yang disebut sebagai dalang kudeta gagal pada 15 Juli lalu.
Keduanya ditangkap di tempat tinggal mereka di Bursa pada 11 Agustus lalu. Mahasiswi tersebut memiliki inisial DP, berasal dari Demak, Jawa Tengah. Sementara, satu lagi adalah YU dari Daerah Istimewa Aceh.
Kedua mahasiswi Indonesia ini diketahui menempuh pendidikan di Turki karena memperoleh beasiswa dari sebuah lembaga swadaya masyarakat di negara tersebut bernama Pacific Countries Social and Economic Solidarity Association (PASIAD). Sebelumnya, Kedutaan Besar Turki di Jakarta pernah mengumumkan bahwa PASIAD terkait dengan Gulen dan meminta sembilan sekolah yang tersebar di Tanah Air ini ditutup karena terkait.
Pemerintah Turki telah menahan sebanyak 40.029 orang sejak kudeta militer gagal 15 Juli lalu. Sekitar 79 ribu orang juga telah diberhentikan dari jabatan di lembaga negara, termasuk militer, polisi, dan pegawai negeri.
Demikian pula dengan institusi pendidikan swasta. Penutupan telah dilakukan karena diduga terkait dengan gerakan Gulen atau membantunya melaksanakan kudeta.
Penangkapan terbaru dilakukan oleh orang-orang dari sektor bisnis di Turki. Baru-baru ini, pihak kepolisian negara itu melakukan penggerebekan 200 rumah dan perusahaan. Disebut bahwa banyak pengusaha terkemuka yang membiayai gerakan Gulen dan melancarkan upaya kudeta.
Diminta proaktif Ketua DPR RI Ade Komarudin, Jumat, meminta Kemenlu proaktif membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi dua mahasiswi asal Indonesia yang ditangkap aparat keamanan di Turki.
Saya harap Kemenlu proaktif mengatasi masalah yang dihadapi dua mahasiswi kita di Turki yang sekarang sedang memerlukan campur tangan negara atas masalah yang dihadapinya agar mereka bisa seperti sediakala dan belajar dengan baik,” katanya di Jakarta, Jumat.
Ade meyakini, kedua mahasiswi yang ditangkap, yaitu DP dan YU, itu hanya tinggal di rumah milik Yayasan Gulem dan tidak terlibat dalam urusan politik di Turki. Dia menegaskan, Pemerintah Indonesia harus cepat bertindak untuk menyelesaikan masalah ini dengan melakukan diplomasi dengan Pemerintah Turki.
Negara harus beri perlindungan kepada mereka dan proaktif untuk keluar dari masalah, tentu dengan diplomasi Kemenlu dan saya percaya, masalah ini bisa selesai oleh Kemenlu, ujarnya.
Desakan senada juga disampaikan Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari. Menurut dia, perlu tindakan cepat pemerintah untuk membebaskan kedua mahasiswi Indonesia tersebut. Segera lakukan komunikasi dan pendampingan serta advokasi kepada dua mahasiswi, ujarnya.
Politikus PKS itu mengimbau agar semua mahasiswa di luar negeri untuk tidak terlibat politik praktis di negara di mana mahasiwa belajar dan tinggal. Dia menilai, lebih baik para mahasiswa di luar negeri fokus dengan studinya masing-masing.
Anggota Komisi I DPR, Evita Nursanty, mengatakan, Kemenlu harus benar-benar mengklarifikasi dalam kasus apa kedua mahasiswi itu terlibat. Menurut dia, jika betul dalam kaitan Gulen, perlu diklarifikasi lagi sejauh apa keterlibatan mereka. Kalau hanya karena kebetulan ada di rumah yayasan terkait Gulen, tidak alasan kuat untuk menahan mereka. Sangat perlu dipahami kita tidak ada terlibat dengan politik dalam negeri Turki, katanya. Menurut dia, Kemenlu harus terus memberikan pendampingan dari hari ke hari karena dirinya mendengar ada WNI lain sebelumnya menghadapi masalah yang sana. Kita kembali menyerukan kepada warga kita di Turki dan di negara lain untuk tidak terlibat urusan politik dalam negeri negara lain, kata politikus PDIP tersebut.
