SOLO (Panjimas.com) — Tokoh Senior masyarakat Solo, Moedrick Sangidoe menegaskan bahwa kini sudah saatnya ada pergantian kepemimpinan bangsa. Ia berpandangan seperti ini karena banyaknya keputusan kontroversial dari pemerintahan Jokowi.
Ketua Ormas Mega Bintang ini pun menilai situasi ini akibat tidak becusnya presiden mengatur urusan-urusan pemerintahan.
Moedrick Sangidoe menekankan bahwa sebagai seorang aktifis ia berharap tahun depan akan ada pergantian presiden. “Kalau kedepan karena saya seorang aktivis memang tahun depan harus ganti presiden, kalau ini saya melihat ini ndak mampu dan ini kan contoh terburuk juga, apa mau dipaksakan lagi. Dan saya hanya minta kepada para pendukungnya ini untuk berfikir yang jernih,” pungkasnya.
Moedrick pun menilai pemerintahan Presiden Jokowi melakukan blunder kebijakan sehingga membuat masyarakat semakin tak percaya pemerintah. Misalnya, Pelantikan Komisaris Jenderal Polisi M. Iriawan sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Jabar yang baru-baru ini menuai polemik luas di kalangan masyarakat.
“Ini sangat blunder, jadi menjauhkan lagi kepercayaan masyarakat, lebih tidak percaya lagi, kesannya pemerintah itu pembohong dan seenaknya sendiri,” pungkasnya kepada panjimas.com di Kartopuran Solo, Selasa, (19/06).
Moedrick Sangidoe berpandangan pelantikan seorang Jenderal Polisi sarat dengan kepentingan politik, ditengah adanya beberapa anggota Kepolisian yang maju sebagai Calon Gubernur dalam Pilkada 2018.
“Dia khawatir kalau jagonya yang jadi jenderal polisi itu maju jadi calon gubenur Jabar kalah, permasalahannya disini itu, jadi ia sampai mengambil satu keputusan yang bertentangan dengan demokrasi,” tandasnya.
Menurut Moedrick, Menkopolhukam Wiranto sebelumnya telah membatalkan rencana Pelaksana Tugas Gubenur dari anggota Polri aktif dikarenakan menyebabkan polemik di masyarakat .
“Pak Wiranto mengatakan akan dibatalkan, tahu-tahu menjelang pilkada ini diangkat kembali, nah ini kan jadi pertanyaan ada apa, kok jenderal aktif gitu, apa mau dwifungsi abadi gitu,” jelasnya,
Ia menuturkan Mendagri Tjahjo Kumolo memberikan preseden buruk kepada rakyat Indonesia. Menurutnya, penunjukan pelaksana tugas Gubenur dari anggota kepolisian yang aktif tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
“Mendagri pertama ngotot saat mau mengangkat dua jenderal aktif, satu di Jawa Barat, satu di Sumatera Utara, nah beliau ini sudah melanggar aturan dan memberi contoh yang buruk pada masyarakat,” paparnya.
Tokoh Mega Bintang ini mengatakan kebijakan semacam ini akan membuat masyarakat semakin tak percaya dengan pemerintah.
“Bagaimana mungkin masyarakat percaya pemerintah, darimana, makin jauh ini, dan ini blunder betul,” paparnya.
Moedrick Sangidoe berpandangan pelantikan seorang Jenderal Polisi sarat dengan kepentingan politik, ditengah adanya beberapa anggota Kepolisian yang maju sebagai Calon Gubernur dalam Pilkada 2018.
“Pemaksaan kehendak agar partai dari pemerintah itu menang, kalau dia benar-benar demokratis ngapain harus pakai seperti itu, udah melanggar aturan, sudah diputuskan dibatalkan, dan ini kan jadi contoh yang buruk di masyarakat,” imbuhnya.[IZ]
