JAKARTA, (Panjimas.com) — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai saat ini masih terjadi ketimpangan ekonomi. Bahkan, sejumlah kebijakan pemerintah ditengarai banyak berpihak pada para pengusaha besar.
Oleh karena itu, MUI memperkenalkan arus ekonomi baru yang diyakini lebih memberi dampak yang dirasakan masyarakat kelas bawah. Hal ini telah disuarakan sebelumnya pada Kongres Ekonomi Umat MUI tahun 2017 lalu, yang bertajuk “Arus Baru Ekonomi Indonesia”.
“MUI ikut merasakan ketimpangan ekonomi. MUI perkenalkan arus baru ekonomi. Karena arus lama ekonomi adalah kebijakan ekonomi yang melahirkan para konglomerat,” ujar Ketua Umum MUI KH. Ma’ruf Amin, dalam acara Halalbihalal KADIN di Jakarta, Ahad (08/07) dilansir dari RMOl (Jawa Pos Group).
Kongres Ekonomi Umat MUI 2017 dilatarbelakngi adanya ketimpangan ekonomi dan sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai lebih berpihak kepada para konglomerat. Penguasaan aset-aset ekonomi oleh pihak asing semakin besar. Sementara itu, Kelompok UMKM hanya memperoleh porsi di bawah 20 persen dari nilai ekonomi nasional.
Menurut KH. Ma’ruf Amin, Kongres Ekonomi Umat MUI bertujuan agar kue ekonomi nasional dapat menjangkau para pelaku ekonomi kecil dan menengah. Mereka adalah kelompok yang memang sudah selayaknya diperhatikan, imbuhnya.
“Menerapkan prinsip trickle-down effect (menetes ke bawah). Berharap yang besar akan meneteskan kepada yang kecil di bawah,” jelasnya.
Selain itu, KH. Ma’ruf Amin mengakui pihaknya sependapat dengan Rizal Ramli yang kerap mengkritisi pemerintah. Dengan catatan, jika tidak melaksanakan kebijakan ekonomi secara adil.
“Saya sependapat dengan pidato Pak Rizal Ramli tentang ekonomi gelas anggur tadi. Saya kira KADIN dan MUI bisa berkerja sama untuk mewujudkan ekonomi yang lebih berkeadilan,” tandasnya.[IZ]
