Jakarta (Panjimas.com)– Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) menyampaikan enam kriteria figur ideal calon wakil presiden untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto hingga akhir masa jabatan 2024–2029. Kriteria tersebut menitikberatkan pada integritas, keberpihakan kepada rakyat, kemampuan kepemimpinan, serta komitmen menjaga persatuan bangsa.
Rumusan tersebut disampaikan dalam Sarasehan Nasional bertajuk “Menyerap Aspirasi Umat tentang Kriteria Wakil Presiden RI” di Aula Gedung Dewan Da’wah, Jakarta Pusat, Rabu, 18 November 2026. Forum tersebut menghadirkan sejumlah tokoh nasional, di antaranya Anggota Pembina Dewan Da’wah K.H. A. Cholil Ridwan, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie.
Ketua Umum DDII Fathurrahman Mahfuzh mengatakan bahwa penyampaian kriteria tersebut merupakan bentuk tanggung jawab keumatan dan kontribusi pemikiran bagi kepentingan bangsa. Menurutnya, wakil presiden merupakan mitra strategis Presiden yang harus mampu menjaga stabilitas pemerintahan dan persatuan nasional.
“Sebagai bangsa yang religius dan majemuk, dengan tantangan global maupun domestik yang semakin kompleks, posisi Wakil Presiden merupakan mitra strategis Presiden. Karena itu, Wakil Presiden harus mampu menjaga stabilitas pemerintahan, merawat persatuan nasional, serta memastikan keberpihakan kebijakan negara bagi kemaslahatan umat dan rakyat banyak,” ujar Fathurrahman.
DDII menetapkan kriteria pertama, yaitu integritas moral, keislaman yang kokoh, dan rekam jejak bersih. Figur calon wakil presiden diharapkan memiliki akhlak baik serta bebas dari catatan korupsi, pelanggaran hukum, maupun persoalan administratif yang berpotensi menimbulkan sengketa konstitusional.
Kriteria kedua adalah keberpihakan nyata terhadap kedaulatan ekonomi umat dan rakyat kecil. Calon wakil presiden diharapkan memiliki visi dan rekam jejak dalam memperjuangkan ekonomi kerakyatan, kedaulatan pangan dan energi, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
Kriteria ketiga, figur tersebut harus mampu menjadi perekat ukhuwah islamiyah dan pemersatu bangsa. DDII berharap calon wakil presiden dapat diterima berbagai organisasi kemasyarakatan Islam dan komponen kebangsaan lainnya untuk memperkuat persatuan serta meredam polarisasi masyarakat.
Kriteria keempat adalah loyalitas dan kemampuan membangun sinergi dengan Presiden. Wakil presiden diharapkan mampu menjalankan fungsi pendampingan secara konstitusional, menerjemahkan visi Presiden menjadi kebijakan efektif, serta menghindari munculnya dualisme kepemimpinan atau matahari kembar.
Kriteria kelima, calon wakil presiden harus memiliki kapasitas kepemimpinan dan pengalaman tata kelola pemerintahan. Kemampuan intelektual, manajerial, serta pengalaman mengelola institusi besar dinilai penting untuk membantu Presiden menangani persoalan pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan penegakan hukum.
Kriteria keenam adalah komitmen terhadap penguatan dakwah, pendidikan, dan moralitas bangsa. Figur yang terpilih diharapkan dapat memperkuat pesantren, madrasah, perguruan tinggi Islam, serta pembinaan moral generasi muda sebagai bagian dari ketahanan nasional.
Sekretaris Umum DDII Dwi Budiman Assiroji menegaskan bahwa seluruh kriteria tersebut merupakan prinsip dasar untuk menilai kapasitas dan kelayakan calon wakil presiden. Ia berharap proses pengisian jabatan tersebut menghasilkan figur dengan integritas dan rekam jejak pengabdian yang teruji.
“DDII percaya bahwa dengan mengedepankan kriteria kenegarawanan, ketulusan pengabdian, serta rekam jejak keumatan dan kebangsaan yang bersih dan inklusif, proses konstitusional yang tengah berjalan akan melahirkan pemimpin terbaik yang mampu membawa Indonesia menuju kemajuan, keadilan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala,” kata Dwi Budiman.
DDII menegaskan bahwa penyampaian enam kriteria tersebut merupakan kontribusi pemikiran dan aspirasi masyarakat, bukan upaya mengambil alih kewenangan konstitusional. Organisasi tersebut tetap menghormati mekanisme pengisian jabatan wakil presiden sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk hak prerogatif Presiden mengajukan calon untuk diputuskan melalui sidang paripurna MPR RI.[]












![[Foto] Diduga Jenazah Enam Laskar FPI Viral di Medsos](https://i0.wp.com/www.panjimas.com/wp-content/uploads/2020/12/Jenazah-Laskar-FPI-1.jpg?fit=848%2C514&ssl=1)

