[Catatan Kritis Anual Meeting IMF-WB]
Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H.
(Panjimas.com) – Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang membangun nalar dan logika kekuasaan berdasarkan nalar dan logika rakyat. Mengunggah empati dan perasaan hati sebagaimana kondisi kaumnya, rakyatnya, bangsanya. Sebaliknya, pemimpin yang buruk adalah pemimpin yang memiliki logika dan nalar kekuasaan yang berseberangan dengan rakyat.
Tak mampu merasakan apa yang dirasa rakyat, tak mampu berempati atas derita dan kesulitan rakyat, tak mampu menyamakan ‘perasaan dan keprihatinan’ dengan rasa dan suasana kebatinan yang dirasakan rakyat. Tak mampu menserap apa yang menjadi keluhan rakyat, meski kesulitan dan perih yang dialami rakyat terjadi di depan matanya.
Pikiran, hati dan jiwanya, justru diorientasikan untuk ‘memuaskan’ dan demi untuk mendapat predikat ‘membanggakan’ dari orang asing, orang yang bukan tanggung jawabnya, orang yang tidak pernah disebut konstitusi sebagai pihak yang wajib dilayani dan diutamakan.
Demikianlah fenomena suasana kebangsaan yang dialami negeri ini. Di tengah bencana gempa NTB, Palu dan Donggala, di tengah janji sepekan akan normal, di tengah bisingnya kritik dan nasihat para pegiat sosial, di tengah ramainya ruang publik dengan ‘jeritan pilu’ suara-suara korban bencana, negara justru secara gegap gempita mempertontonkan kesombongan, kemegahan, dan kemewahan.
Pertemuan para bankir, para rentenir, dan lintah darat kelas dunia, dibanggakan dengan jumlah yang mencapai 32.000 orang. Jumlah yang fantastis ini diklaim akan menjadi event rapat tahunan IMF-WB terbesar sepanjang sejarah.
Ajang jor-joran (baca: pamer) ini juga dibanggakan sebagai sarana membuktikan bahwa pemerintah Indonesia mampu mengelola negara dengan baik di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu sekalipun. Lantas apa efeknya bagi rakyat? Apa manfaatnya bagi korban musibah dan bencana? Apa sumbangsihnya untuk menguatkan keadaan ekonomi Indonesia?
Yang jelas, ajang sok-sok’an, jor-joran ini bagi rakyat membuktikan bahwa negara mampu bertindak ‘tega’ dengan mengalokasikan dana triliunan rupiah untuk pesta pora IMF-WB, tetapi bertindak ala kadarnya bagi korban musibah dan bencana.
Jika untuk tuan-tuan lintah darat di Bali, tersedia mobil, helikopter, bahkan hingga kapal pesiar. Korban gempa di Palu dan Donggala, tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Jika negara hadir dan langsung memback up anggaran untuk pertemuan para rentenir dan lintah darat internasional, negara justru membebankan persoalan gempa Palu dan Donggala pada daerah, pada relawan, lembaga sosial, ormas Islam, dan elemen non negara lainnya.
Untung saja rakyat negeri ini memiliki solidaritas tinggi antar sesama. Sigap menolong tanpa pamrih, tanpa menunggu perintah negara. Coba kalau semua dibebankan ke Pemerintah, mungkin korban bencana gempa akan bertambah banyak.
Penulis tidak paham, mungkin persepsi penulis yang berbeda melihat persoalan pertemuan IMF – WB di Bali ini yang membuat penulis kritis (baca: sinis). Tetapi perbedaan ini, bukan menunjukan kesalahan pemikiran, pemahaman dan perasaan penulis dalam menilai fakta. Tentu, korban gempa dan segenap rakyat Indonesia setuju dengan ujaran pemikiran dan perasaan yang penulis unggah.
Lantas kenapa negara memiliki persepsi berbeda ? Kenapa negara memiliki perasaan berbeda ? Kenapa negara, justru berbangga dengan ironi yang dipertontonkan ? Apakah, negara telah menjadi alat untuk melayani asing dan aseng ? Apakah konstitusi, telah menghapus redaksi ‘rakyat’ dan menggantinya dengan ‘kepentingan kapitalisme global’ sehingga IMF dan WB di prioritaskan ketimbang korban bencana di Palu dan Donggala ?
Apakah para tokoh bangsa, para petinggi di negeri ini diam, menyetujui tindakan negara ? Ijma’ dengan kezaliman demi kezaliman yang dipertontonkan ? Atau menunda untuk berbicara lebih banyak, sambil menunggu keadaan rakyat tambah parah ?
Yang jelas, penulis sudah menyampaikan. Tanggal sudah kewajiban dakwah di pundak penulis. Semoga, ikhtiar kecil ini dapat menjadi argumen kelak di yaumul hisab, yang karenanya dapat menjadi hijab dari siksa api neraka.
