Oleh:
Dr. Salahuddin El Ayyubi
Setiap kali kalender berganti menunjuk bulan Muharram, bangsa ini selalu gegap gempita merayakan Tahun Baru Hijriah. Dari mimbar masjid hingga layar televisi, epik perpindahan Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah diulang dengan penuh syahdu dan resolusi pergantian tahun digaungkan. Namun di tengah seremonial yang ada tersebut, ada satu gugatan yang sulit untuk ditolak yaitu mengapa bangsa yang begitu akrab dengan narasi hijrah justru sering kesulitan untuk benar-benar berubah?
Pertanyaan ini terasa semakin menohok jika kita membaca anatomi kebangsaan kita hari ini. Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar dengan gairah keberagamaan yang luar biasa dinamis. Masjid berdiri megah di setiap jengkal tanah, antrean haji mengular hingga puluhan tahun, dan kajian agama memenuhi setiap sudut ruang digital.
Namun di saat yang sama, berbagai penyakit sosial ekonomi terus berbiak. Korupsi menolak enyah dari ruang birokrasi, produktivitas stagnan, ketergantungan terhadap teknologi asing masih mencengkeram, sementara ketimpangan masih menganga lebar. Kita punya hampir semua modal untuk maju: bonus demografi, sumber daya alam melimpah, dan energi keagamaan yang masif. Namun, kita mengidap penyakit akut yaitu “defisit transformasi” dimana bangsa yang terlampau kaya potensi, namun fakir perubahan.
Kesalahan Membaca Hakikat Hijrah
Defisit transformasi ini berakar dari cara kita mereduksi makna hijrah. Selama ini, kita cenderung memahaminya sebatas mobilitas geografis atau perubahan ritualistik yang sangat personal. Padahal, hakikat hijrah adalah transformasi peradaban. Hijrah Rasulullah SAW pada 14 abad silam begitu mengguncang sejarah bukanlah karena sebab jarak antara Makkah dan Madinah, melainkan keberhasilan beliau mengkonversi komunitas tertindas menjadi masyarakat berdaulat yang memimpin tata dunia baru. Hijrah bukanlah sekadar mengubah cara berpakaian atau memperbanyak shalat sunnah, tetapi hijrah adalah rekayasa sosial, ekonomi, dan politik yang radikal.
Oleh karena itu, relevansi Muharram 1448 H bagi Indonesia hari ini menuntut kita untuk menukik pada tiga area transformasi fundamental.
Pertama: Hijrah dari Bangsa Konsumen Menuju Bangsa Produsen
Selama bertahun-tahun, arsitektur ekonomi kita ditopang oleh tingginya konsumsi domestik. Kita bangga menjadi pasar yang besar, namun lupa membangun kapasitas untuk menjadi pusat inovasi. Kita nyaman mengekspor bahan mentah dan bangga mengonsumsi produk jadi dari bangsa lain. Padahal, ketika tiba di Madinah hal pertama yang dilakukan Rasulullah SAW selain mendirikan Masjid Nabawi adalah membangun Pasar Madinah. Beliau SAW mendeklarasikan kemandirian ekonomi umat dari monopoli kapitalis saat itu.
Bonus demografi kita tidak akan melahirkan “Indonesia Emas 2045” melainkan “Indonesia Cemas” jika anak muda hanya disiapkan menjadi pembeli di pasar global, bukan pencipta solusi. Ironisnya, budaya konsumsi ini tidak hanya terlihat dalam kegemaran membeli barang yang tidak dibutuhkan, tetapi bahkan dalam cara kita memperlakukan makanan. Indonesia kehilangan ratusan triliun rupiah setiap tahun akibat pemborosan pangan (food waste), disaat jutaan keluarga masih berjibaku menghadapi tekanan biaya hidup yang tidak mudah. Dalam perspektif Islam, fenomena ini bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan persoalan moral. Al-Qur’an telah lama mengingatkan bahwa para mubadzir adalah saudara-saudara setan, namun dalam praktik kehidupan modern, israf telah menjelma menjadi budaya yang dianggap biasa.
Persoalan ini semakin serius ketika negara-negara lain berlomba membangun kecerdasan buatan, teknologi semikonduktor, energi terbarukan, dan industri bernilai tambah tinggi, sebagian besar energi bangsa ini masih tersita untuk menikmati aplikasi, teknologi, bahkan narasi kemajuan yang diproduksi bangsa lain. Padahal tidak ada bangsa besar yang dibangun di atas ketergantungan intelektual. Hijrah ekonomi yang dibutuhkan Indonesia bukan sekadar peningkatan angka pertumbuhan, tetapi perubahan mentalitas dari bangsa pembeli menjadi bangsa pencipta.
Di sinilah bonus demografi menemukan relevansinya yang sejati. Alih-alih mendatangkan keberkahan, banyaknya jumlah penduduk dapat berubah menjadi bencana apabila tidak disertai pendidikan berkualitas, budaya ilmu, dan produktivitas yang tinggi. Karena itu, tantangan terbesar Indonesia bukan sekadar menyediakan lapangan kerja, tetapi melahirkan generasi yang mampu menciptakan pekerjaan, inovasi, dan solusi bagi bangsanya sendiri.
Kedua: Hijrah dari Kesalehan Ritual Menuju Integritas Publik
Kita hidup dalam paradoks yang menyakitkan. Pada satu sisi, ruang publik kita dipenuhi simbol religiusitas, namun di sisi lain berita tentang manipulasi, suap, dan penyalahgunaan wewenang terus berarak setiap hari. Ada jurang yang teramat dalam antara kesalehan di atas sajadah dengan integritas di atas kursi jabatan.
Seseorang dapat sangat rajin beribadah, tetapi tidak merasa bersalah ketika memanipulasi anggaran publik. Ia dapat menunaikan umrah berkali-kali, tetapi tetap nyaman menerima suap. Ia dapat fasih berbicara tentang kejujuran, tetapi gagal menjaga amanah ketika diberi kekuasaan. Dalam situasi seperti ini, agama berhenti menjadi kekuatan transformasi dan berubah menjadi identitas simbolik yang tidak lagi mengontrol perilaku sosial.
Padahal salah satu capaian terbesar hijrah Nabi bukan hanya lahirnya masyarakat yang taat beribadah, tetapi lahirnya tata kelola publik yang sehat. Piagam Madinah yang disusun Rasulullah SAW sesungguhnya merupakan salah satu dokumen politik paling progresif pada zamannya. Didalamnya terdapat prinsip-prinsip kesetaraan warga, perlindungan hukum, tanggung jawab kolektif, dan penghormatan terhadap perjanjian sosial. Dengan kata lain, hijrah tidak hanya melahirkan kesalehan personal, tetapi juga melahirkan etika kewargaan.
Karena itu, ukuran keberhasilan agama tidak boleh berhenti pada banyaknya ritual yang dilakukan, tetapi bagaimana agama mampu membentuk karakter amanah, keberanian menolak korupsi, serta kesediaan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Bangsa ini tidak kekurangan orang yang mampu berbicara tentang agama, tetapi yang sangat kita butuhkan adalah mereka yang berani menerjemahkan agama menjadi integritas.
Ketiga: Hijrah dari Komodifikasi Agama Menuju Kemaslahatan Sosial
Energi spiritual bangsa ini sangat besar, namun belum berhasil bermutasi menjadi energi peradaban. Masjid misalnya, tidak pernah dirancang hanya sebagai ruang ritual, tetapi juga menjadi universitas pertama umat Islam, pusat musyawarah politik, tempat penyelesaian sengketa sosial, pusat pendidikan, bahkan ruang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dari masjid lahir para ulama, pemimpin, ilmuwan, dan arsitek peradaban Islam. Karena itu, ketika kita berbicara tentang kebangkitan umat, yang dibutuhkan bukan hanya memperbanyak aktivitas keagamaan, tetapi menghidupkan kembali fungsi-fungsi peradaban tersebut.
Sayangnya dalam banyak kasus, energi keagamaan kita lebih banyak terserap pada aspek simbolik daripada aspek transformatif. Kita sering lebih mudah mengumpulkan dana untuk memperbesar bangunan daripada membiayai laboratorium riset. Kita lebih antusias memperdebatkan simbol-simbol identitas daripada memikirkan kualitas pendidikan. Kita lebih cepat membangun monumen keagamaan daripada membangun ekosistem ilmu pengetahuan. Akibatnya, agama hadir secara visual, tetapi belum selalu hadir secara struktural dalam memecahkan persoalan bangsa.
Padahal jika zakat, infak, sedekah, dan wakaf dikelola secara produktif, potensi ekonomi umat sesungguhnya sangat besar. Institusi keagamaan dapat menjadi motor pengentasan kemiskinan, pemberi beasiswa bagi generasi muda, pendukung riset strategis, sekaligus penggerak kewirausahaan sosial. Dengan demikian, agama tidak hanya menjadi sumber pahala individual, tetapi juga menjadi mesin pembangunan sosial yang nyata. Disinilah tantangan terbesar keberagamaan Indonesia hari ini, yaitu bagaimana membuat masyarakat bukan saja religius secara simbolik, tetapi memastikan energi keagamaan tersebut benar-benar menghasilkan keadilan sosial, mobilitas ekonomi, budaya ilmu, dan kemajuan peradaban.
Penutup
Sejarah membuktikan bahwa tidak ada peradaban besar yang lahir dari kenyamanan memelihara status quo. Peringatan Muharram 1448 H tidak boleh lagi sekadar menjadi ritual tahunan yang menguap tanpa sisa. Ia harus menjadi cambuk kesadaran bahwa perubahan menuntut pengorbanan dan penanggalan kebiasaan-kebiasaan lama yang mendegradasikan bangsa.
Indonesia tidak kekurangan sumber daya, juga tidak kekurangan orang saleh. Tetapi yang kita butuhkan hari ini adalah kemampuan melembaga untuk mengubah kesalehan individu menjadi kesalehan sosial, dan mengonversi energi keagamaan menjadi mesin transformasi peradaban.
Sebab, jika setelah empat belas abad menjadikan hijrah sebagai simbol kebangkitan, bangsa ini masih saja jalan di tempat, barangkali kita perlu bertanya pada cermin: Jangan-jangan selama ini kita hanya sibuk merayakan hijrah, tetapi sesungguhnya kita sangat menolak untuk berhijrah.*
