JAKARTA (Panjimas.com) – Isu tidak netralnya Babinsa lantaran mengarah pada salah satu Capres tertentu menurut Pusat HAM Islam Indonesia (PUSHAMI) justru mengarah pada upaya pembubaran Komando Teritorial milik TNI yang merupakan cita-cita Partai Komunisa Indonesia (PKI) di masa lalu.
Hal ini diungkapkan Direktur Kajian Strategis dan Kebijakan Publik Pushami, Jaka Setiawan.
“Isu penggiringan pemilih oleh Babinsa di Pemilu Presiden 2014 ini sangat merugikan Bangsa Indonesia. Justru arah isunya semakin terbaca. Bukan lagi, pada ketidaknetralan TNI dan Polri. Tapi lebih pada menyasar upaya pembubaran Komando Teritorial milik TNI maupun Polri,” ungkap Jaka kepada redaksi Panjimas.com, Senin (9/6/2014).
Menurutnya, adanya upaya pembubaran Babinsa tersebut diduga ditunggangi pihak liberal dan gerakan kiri (komunis, red.) radikal.
“Upaya pembubaran atau pembekuan ini kalau kita tinjau secara historis merupakan cita-cita PKI. Kini upaya tersebut masif dilakukan oleh kelompok liberal dan gerakan kiri radikal,” tegasnya.
Lebih lanjut Jaka mengungkapkan, antara Babinsa dengan PDIP yang notabene penudukung Capres Cawapres Jokowidodo-Jusuf Kalla, justru lebih berbahaya PDIP bagi Umat Islam.
“Kita lihat faktanya, kalau Babinsa cuma mendata masyarakat. Kalau PDIP jelas inteli Masjid. Bahkan relawan pendukung Jokowi – JK usai inteli Masjid kemudian melaporkan juru khutbah ke Polisi. Selain inteli Masjid, koalisi Merah yg dipimpin PDIP ini juga ingin menghapus Perda Syariah. Inikan lebih berbahaya dari Babinsa atau Babinkaptibmas,” tandasnya. [AW]
