JAKARTA (Panjimas.com) – Saat umat Islam dan sejumlah elemen umat Islam Jakarta seperti Front Pembela Islam (FPI), Forum Umat Islam (FUI), Forum Betawi Bersatu (FBB) dan lainnya menggelar unjuk rasa di gedung DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Rabu (24/9/2014) siang, Wakil Gubenur (Wagub) DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama lebih memilih bekerja di ruang kerjanya di Gedung Balai Kota DKI Jakarta.
Walaupun terdengar suara keras dari para pengunjuk rasa, pria yang biasa disapa Ahok itu diberitakan lebih memilih sibuk dengan menandatangani beberapa dokumen disposisi Pemprov DKI Jakarta ketimbang bertemu dengan tokoh Islam dan perwakilan elemen umat Islam yang berunjuk rasa di belakang Gedung DPRD DKI.
Menurutnya, dia tidak mau bertemu dan berdiskusi dengan ormas FPI yang tidak terdaftar. “Organisasi nggak resmi belum terdaftar gimana mau temuin?,” tanya mantan Bupati bangka Belitung beragama Kristen itu di Balai Kota DKI Jakarta, pada Rabu siang seperti dilansir Tribunnews.
Apalagi, lanjut Ahok, dalam orasinya masa FPI banyak membawa issue SARA. Menurutnya dia sudah kenyang dengan isu SARA. Saat menjadi Bupati Belitung Timur, dia juga mendapatkan penolakan yang sama dari penduduk yang mayoritas umat muslim. “Ya aku udah kenyang lah sama Sara. Itu cuma sekelompok kecil di republik ini yang belum bisa terima kenyataaan hidup,” ucapnya.
“Ideologi rakyat sekarang mau SARA kok, mereka ngomong SARA malah lebih mempermalukan. Aku udah ngalamin kok di Belitung Timur 93 persen muslim bisa jadi bupati,” ucapnya.
Menanggapi statemen Ahok yang kerap kali berbicara seenaknya sendiri dan bersikap arogan, Imam Besar FPI, Habib Muhammad Rizieq Syihab bereaksi atas ucapan ngawur Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahok yang mengatakan FPI sebagai organisasi tidak resmi.
“Ahok itu Goblok!! Mau tahu FPI resmi atau tidak, silakan tanya Mendagri,” kata Habib Rizieq, pada Kamis (25/9/2014) seperti dilansir Suara Islam Online.
Boleh dikatakan, Ahok adalah salah satu pejabat bodoh yang kini berkuasa di Jakarta. Betapa tidak, FPI yang berdiri sejak 1998 lalu adalah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang resmi dan terdaftar di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mendagri Gamawan Fauzi juga mengakui hal ini.
“Oooh sudah terdaftar. Sudah ormas. Kalau di sini sudah terdaftar,” kata Gamawan di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, saat ditanya wartawan usai terjadi Insiden Kendal pada pertengahan tahun 2013 lalu. [GA]
