JAKARTA (Panjimas.com) – Disaat masyarakat dunia mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengeluarkan resolusi yang berisi kecaman terhadap tindakan pembersihan etnis atau genosida kepada muslim Rohingya yang dilakukan rezim Budha Myanmar, pemerintah Indonesia justru malah menolak resolusi itu. Padahal, Indonesia dan Myanmar merupakan negara tetangga di Asia Tenggara.
Usai kunjungan dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Presiden Jiko Widodo (Jokowi) dan rombongan akan melanjutkan perjalanan ke Nay Pyi Taw, Myanmar untuk menghadiri KTT ASEAN. Selama di Myanmar, Jokowi dijadwalkan akan menghadiri pertemuan ASEAN dengan mitra ASEAN, KTT Asia Timur.
Dan yang paling ironis serta mencederai umat Islam Indonesia adalah, Presiden Jokowi bertemu dengan pembantai kaum Muslimin Rohingya Arakan yang sekaligus Presiden Republik Uni Myanmar, U Thein Sein di Nay Pyi Taw, pada Rabu (12/11/2014).
Hal ini menjadi pembahasan utama dalam diskusi antara Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam, Fadli Zon saat menerima Ketua Parlemen Agama se-dunia, Imam Abdul Malik Mujahid di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Rabu lalu. Abdul Malik didampingi sejumlah intelektual muda Islam, diantaranya Prof. Wan Mohd Nor Wan Daud.
“Kongres Amerika adalah yang pertama akan membuat resolusi tentang Rohingya, dan meminta dukungan dari Indonesia. Namun kabarnya,Indonesia malah termasuk negarayang tidak mensupport pencegahan genosida di Rohingya. Kami akan membahas inidi Komisi I DPR dan Badan Musyawarah,” jelas Fadli usai pertemuan, seperti diwartakan laman rersmi DPR-RI.
Politisi Gerindra ini memastikan, jika masukan ini sudah dibahas di DPR, bahkan akan dibahas di Rapat Paripurna, maka akan menjadi sikap resmi dari Parlemen Indonesia. Sehingga, sikap Indonesia di dunia internasional sejalan dengan konstitusi, dan merupakan murni sikap dari masyarakat Indonesia.
“Kita akan meminta Komisi I DPR untuk memanggil Menteri Luar Negeri, agar sikap kita sejalan dengan konstitusi kita. Kan konstitusi kita banyak membicarakan hal tentang Hak Asasi Manusia. Saya rasa masyarakat kita juga concern terhadap kasus Rohingya, supaya tidak terlibat aktif untuk mencegah genosida di Rohingya. Apalagi ini terjadi dinegara kawasan Southeast Asia,” imbuh Fadli.
Fadli menambahkan, soal keselamatan pengungsi itu harus dijamin, sesuai dengan prosedur UNHCR atau lainnya. “Untuk alasan kemanusiaan, pengungsi harus diberikan transit area yang baik, diperlakukan secara manusiawi, karena mereka ini adalah korban hak asasi manusia,” tutup Fadli.
Abdul Malik mengaku heran dengan sikap Indonesia yang menolak resolusi untuk mengecam tindakan genosida di Myanmar. Apalagi Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dan anggota ASEAN. [GA/intgn]
