JAKARTA (Panjimas.com) – Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan kartu “sakti” berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) diyakini sejumlah pihak dan pengamat tak akan bisa meredam gejolak publik akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Apalagi, penyediaan kartu tersebut tanpa disertai program padat modal yang bisa membuat masyarakat bisa mandiri secara ekonomi. “Kompensasi BBM boleh, tapi jangan lama-lama. Itu tidak akan membantu, pemerintah wajib buatkan program yang padat karya,” ujar pengamat ekonomi, Aviliani di Gedung Prasada Sasana Karya Jakarta, pada Senin (17/11/2014).
Menurut mantan Sekretaris Komite Ekonomi Nasional itu, program padat modal diperlukan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan miskin di Indonesia dari dampak kenaikan BBM. “Saat ini saja lebih dari 100 juta orang Indonesia miskin. Jangan sampai jumlah ini bertambah, jadi siapkan penyangganya dengan program padat modal,” ujarnya.
Ia mencontohkan, di Provinsi Jawa Barat masyarakat miskin dibantu dengan diperkerjakan. Sehingga tidak membuat ketergantungan. “Mereka diberi uang Rp1 juta tapi dengan syarat mereka harus kerja. Inilah bentuk padat modal, jadi bukan cuma kasih uang saja,” katanya.
Seperti diberitakan Panjimas.com sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada Senin (17/11/2014) malam. Harga BBM bersubsidi dari Rp 6.500/liter harganya naik menjadi Rp 8.500/liter, atau naik Rp 2.000 dari harga sebelumnya.
“Harga BBM baru yang akan berlaku pukul 00.00 WIB terhitung sejak (hari Selasa –red) tanggal 18 November 2014,” ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (17/11/2014) malam.
Keputusan pemerintahan Jokowi-JK ini sangat ironis dan dikritik banyak pihak karena kenaikan harga BBM bersubdi ini menjadi yang pertama kali dalam sejarah Indonesia, di mana kenaikan harga BBM bersubsidi dilakukan di saat harga minyak dunia justru sedang terjun bebas.
“Selama ini kenaikan harga BBM itu belum pernah dilakukan saat harga minyak dunia turun, jadi ini pertama kali dan aneh,”ucap Ketua Komisi VII DPR RI, Kardaya Warnika di Warung Daun, Jakarta, pada Sabtu (15/11/2014). [GA/viva/lip6]
BERITA TERKAIT:
