JAKARTA (Panjimas.com) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan membahas mengenai janji-janji kampanye yang tidak ditepati oleh para pemimpin dalam forum ijtima’ atau pertemuan akbar ulama se-Indonesia medio Juni 2015 mendatang. Para ulama menganggap bahwa sebuah janji merupakan amanah yang harus dijalankan.
“Itu konsekuensi kalau janjinya tidak boleh untuk main-main. Janji untuk ditepati. Kata Nabi Muhammad SAW bahwa al wa’du dainun. Janji adalah hutang,” tegas Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Sekjen PBNU), Marsudi Syuhud, pada Jum’at (1/5/2015).
Marsudi menyatakan, NU pun mengingatkan kepada siapapun, baik itu bagi para pemimpin, calon pemimpin atau siapapun yang hendak memberi janji haruslah memikirkan lebih matang apakah hal yang akan dijanjikan itu mampu diwujudkan atau tidak.
Ia mengingatkan akan pentingnya untuk mengucapkan kata insya Allah sebelum memberikan janji kepada masyarakat. Sebab, kata insya Allah dari seseorang tersebut berlindung kepada Allah atas hal apa yang ingin ia capai.
“Makanya, di situ pentingnya kalimat insya Allah sebelum berjanji. Jangan asal-asal diumbar saja,” tandas Marsudi. (Baca: HTI: Jangankan Menepati Janji Politik, Kewajiban Saja Tak Dilaksanakan oleh Pemimpin Negeri ini)
Seperti diberitakan Panjimas.com sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan membahas mengenai janji-janji kampanye yang tidak ditepati oleh para pemimpin Indonesia dalam forum ijtima’ atau pertemuan akbar ulama se-Indonesia medio Juni 2015 mendatang. Para ulama menganggap sebuah janji merupakan amanah yang harus dijalankan.
Pada ijtima’ ulama se-Indonesia yang akan dilaksanakan di Tegal nanti, tema yang diangkat MUI adalah “Bagaimana Kalau Ulil Amri Tidak Menepati Janji”. MUI menilai perlunya untuk mengkaji apakah janji pada saat kampanye itu mengikat atau tidak dalam konteks kepemimpinan.
MUI akan menentukan seorang calon pemimpin yang banyak memberikan janji, namun tidak mampu menepatinya dapat digolongkan sebagai pengkhianat atau tidak. MUI juga akan menentukan apakah perlu bagi masyarakat untuk menaati pemimpin yang tidak amanah terhadap janji-janji perubahan yang telah mereka umbar. [GA]
