JAKARTA (Panjimas.com) – Saat kampanye Pilpres 2014, Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan sejumlah janji jika terpilih menjadi Presiden RI. Kini, janji-janji manis Jokowi itu ditagih. Pengurus Ikatan Alumni Ilmu Politik IISIP Jakarta, M.A. Hailuki membeberkan janji-janji Jokowi saat Pilpres dan fakta setelah Jokowi berkuasa.
Hailuki menyoal janji Jokowi soal jabatan menteri. Dua bulan sebelum Pilpres 2014, Presiden Jokowi secara lantang berteriak bahwa koalisi politik yang akan dibangunnya dipastikan tanpa pembagian jatah kursi menteri.
“Saya menduga Jokowi akan mencari titik temu antara meritokrasi dan otokrasi, realitanya Jokowi menjadikan kursi menteri sebagai jatah koalisi,” tegas Hailuki pada Senin (4/5/2015) seperti dilansir intelijen.
Selain itu, janji Jokowi yang akan membuat kabinet yang ramping dan profesional terpatahkan oleh Kabinet Kerja yang ternyata tetap gemuk dan berwarna politik. Bahkan posisi Jaksa Agung, sebuah posisi yang diduduki pejabat non parpol selama era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kini malah diberikan kepada kader parpol dari Partai Nasdem pimpinan Surya Paloh.
“Terkait kebijakan Presiden Jokowi meminta menteri tidak aktif dalam jabatan struktural di partai politik terbantahkan oleh fenomena Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Puan Maharani yang masih tercatat aktif sebagai petinggi PDIP,” ungkap Hailuki.
Selain itu, Hailuki mengatakan, janji politik Jokowi untuk menyetop impor beras dan sapi pun tidak atau belum ditepati. Dapat dipahami bahwa tidak ada rentang waktu yang Jokowi sampaikan untuk mewujudkan janjinya itu, namun realitanya saat ini di bawah kepemimpinannya, Indonesia masih impor beras dan sapi.
“Yang tersegar terkait hutang adalah, rezim Jokowi sesumbar memilih ekonomi berdikari sebagaimana amanat Trisakti Bung Karno dengan cara enggan menambah hutang luar negeri, namun realitanya Indonesia tetap berhutang baik bilateral kepada negara donor, maupun multilateral kepada lembaga keuangan internasional,” papar Hailuki.
Lanjut Hailuki, dalam kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pun, Jokowi lain lisan dan pula dalam perbuatan. “Sebelum jadi Presiden, dia mengatakan harga BBM yang mahal memberatkan rakyat, namun setelah menduduki Istana, Jokowi malah menaikkan harga BBM,” tegasnya. [GA]
