JAKARTA (Panjimas.com) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhirnya mengeluarkan fatwa mengenai masalah strategis kebangsaan yang ada di Indonesia. Fatwa itu mengharamkan pemimpin yang mengingkari janji dan tidak boleh mentaati pemimpin yang memerintahkan sesuatu yang dilarang oleh agama.
Fatwa MUI ini muncul lantaran fenomena banyaknya para pemimpin di Indonesia yang mudah mengobrol janji kampanye, namun pada saat mereka terpilih menjadi seorang pemimpin, baik menjadi Lurah, Camat, Bupati, Walikota, Gubernur hingga Presiden, mereka tidak menunaikan janji-janji tersebut, dan bahkan justru mengingkarinya.
Berikut ini selengkapnya Fatwa MUI dari Keputusan Komisi A tentang Masalah Strategis Kebangsaan (Masail Asasiyah Wathaniyah) dalam Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V tahun 2015 tentang Kedudukan Pemimpin yang Tidak Menepati Janjinya yang disampaikan oleh Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Ni’am Shaleh dalam keterangan tertulis, pada Jum’at (12/6/2015):
1. Pada dasarnya, jabatan merupakan amanah yang pasti dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah SWT. Meminta dan/atau merebut jabatan merupakan hal yang tercela, apalagi bagi orang yang tidak mempunyai kapabilitas yang memadai dan/atau diketahui ada orang yang lebih kompeten. Dalam hal seseorang memiliki kompetensi, maka ia boleh mengusulkan diri dan berjuang untuk hal tersebut.
2. Setiap calon pemimpin publik, baik legislatif, yudikatif, maupun eksekutif harus memiliki kompetensi (ahliyyah) dan kemampuan dalam menjalankan amanah tersebut.
3. Dalam mencapai tujuannya, calon pemimpin publik tidak boleh mengumbar janji untuk melakukan perbuatan di luar kewenangannya.
4. Calon pemimpin yang berjanji untuk melaksanakan sesuatu kebijakan yang tidak dilarang oleh Syari’ah, dan terdapat kemaslahatan, maka ia wajib menunaikannya. Mengingkari janji tersebut hukumnya haram.
5. Calon pemimpin publik dilarang berjanji untuk menetapkan kebijakan yang menyalahi ketentuan agama. Dan jika calon pemimpin tersebut berjanji yang menyalahi ketentuan agama, maka haram dipilih, dan bila ternyata terpilih, maka janji tersebut untuk tidak ditunaikan.
6. Calon pemimpin publik yang menjanjikan memberi sesuatu kepada orang lain sebagai imbalan untuk memilihnya maka hukumnya haram karena termasuk dalam ketegori risywah (suap).
7. Pemimpin publik yang melakukan kebijakan untuk melegalkan sesuatu yang dilarang agama dan atau melarang sesuatu yang diperintahkan agama maka kebijakannya itu tidak boleh ditaati.
8. Pemimpin publik yang melanggar sumpah dan/atau tidak melakukan tugas-tugasnya harus dimintai pertanggungjawaban melalui lembaga DPR dan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pemimpin publik yang tidak melaksanakan janji kampanyenya adalah berdosa, dan tidak boleh dipilih kembali. (Baca: MUI Tegaskan Bahwa Presiden Jokowi Berdosa Jika Tak Penuhi Janji Kampanye)
10. MUI memberikan taushiyah bagi pemimpin yang mengingkari janji dan sumpahnya. [GA/dtk]
