KOMAT: Mengapa Natalius Pigai Terkesan Bela GIDI?

JAKARTA (Panjimas.com) – Juru bicara Komite Umat (Komat) Tolikara, Ustadz Adnin Armas mempertanyakan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai yang terkesan membela Gereja Injili di Indonesia (GIDI) dalam pernyataannya kepada wartawan.

Pigai, sebagaimana dilansir Islampos.com, mengaku aneh ketika Komat dalam rekomendasinya menyerukan agar GIDI dibubarkan. “Emang GIDI salah apa? Sampai ingin GIDI dibubarkan. Disini Komat sudah tidak independen dan salah kaprah,” kata Pigai. (Baca: Komisioner Komnas HAM Asal Papua, Natalius Pigay Tuding KOMAT Sebagai Kelompok Garis Keras)

Ketika ditanya kenapa Presiden GIDI hingga saat ini belum ditangkap aparat? Menurut Pigai, Presiden GIDI itu seperti Ketua Umum MUI atau Ketua Umum FPI, yang tak bisa ditangkap atau dibubarkan. GIDI itu sebuah agama, bagian dari Protestan. Salah GIDI apa?

Temuan adanya fakta Presiden GIDI terlibat dalam Perda diskriminatif di Tolikara, juga disanggah Pigai. Katanya, Markaz Presiden GIDI itu adanya di Jayapura, bukan di Tolikara. “GIDI itu ada di seluruh dunia. Presidennya GIDI ya Presiden dunia. Sepertinya banyak yang belum paham soal struktur organisasi GIDI. Tapi kalau pengurus GIDI di Tolikara bisa saja dimintai pertanggungjawabannya. Jadi bukan Presiden GIDI.”

Pigai juga mempertanyakan temuan Balitbang Kemenag RI terkait dugaan korupsi Bupati Tolikara yang dilaporkan oleh masyarakat Tolikara. “Kemenag itu kewenangannya apa, tentu bukan mengurusi soal korupsi. Kemenag atau Komat mengusut kasus Tolikara dengan korupsi apa hubungannya?”

Tak cukup di situ, Tim Pencari Fakta (TPF) Komat Tolikara yang dipimpin oleh Ustadz Bachtiar Nasir dituding pria berkulit hitam legam ini sebagai kelompok Islam garis keras.

“Komat itu lembaga apaan, LSM bukan, polisi juga bukan. Komat niatnya saja sudah tidak benar. Komat itu tidak independen. Komat itu semuanya kelompok Islam garis keras,” ujar Pigai yang menyebut pernyataannya sebagai komisioner Komnas HAM.

Menurut Ustadz Adnin, Komat Tolikara melaporkan ke Komnas HAM pelanggaran yang dilakukan GIDI Tolikara karena mengeluarkan surat edaran yang melarang umat Islam shalat Idul Fitri dan melarang perempuan Muslimah memakai Jilbab.

“Upaya preventif dan proaktif sudah dilakukan Kapolres Tolikara saat sebelum penyerangan terhadap umat Islam yang sedang melaksanakan shalat dengan menghubungi langsung Presiden GIDI,” jelasnya kepada Arrahmahcom, Selasa (11/8/2015) pagi.

Bahkan, imbuh Ustadz Adnin, Presiden GIDI sudah pula mengetahui keluhan Kapolres atas surat tersebut.

“Presiden GIDI sangat bisa dan punya kemampuan untuk menghalangi penyerangan terhadap umat Islam. Namun ternyata penyerangan tetap saja terjadi,” paparnya.

Jelas Komat Tolikara mempertanyakan, “Mengapa Natalius Pigai terkesan membela GIDI? Natalius Pigai tidak layak untuk kelak menjabat di Komnas HAM lagi,” tukas Ustadz Adnin. [AW/Arrahmah]