Malaysia dan Indonesia Tolak Gabung Koalisi Militer Islam Perangi IS, Sikap Pakistan Membingungkan

KARACHI, (Panjimas.com) – Pakistan telah menyatakan ekspresi keterkejutan mereka mendengar   bahwa   Arab Saudi pekan   ini   menyatakan   bahwa   Pakistan adalah   bagian dari     aliansi   34 Negara yang   baru     terbentuk   melawan   terorisme. Dilaporkan pula bahwa   Malaysia dan Indonesia   juga   telah   membantah   bahwa   mereka   akan   bergabung   dengan   aliansi   militer   itu, dilansir   oleh   Anadolu Agency.

Menteri   Luar   Negeri   Pakistan,   Aizaz   Chaudhry,   mengatakan   kepada   wartawan   hari Selasa (15/12/2015)   bahwa ia   telah   terkejut   mendengar   berita   mengenai keterlibatan   Negaranya   dalam   aliansi   baru itu.

Dia   menambahkan   bahwa   perwakilan diplomatik   Pakistan di Riyadh telah     diperintahkan   untuk    menghubungi   pemerintah   Saudi   untuk   membahas   permasalahan ini.

Pada   hari   Senin (14/12/2015) , Saudi Press Agency (SPA) melaporkan   bahwa   34   Negara-negara Muslim   telah   sepakat   untuk   membentuk   sebuah   aliansi   “anti-terorisme”   yang   akan   bermarkas   di   ibukota   Arab Saudi,   Riyadh.

Menurut SPA, koalisi   ini   dibentuk   dalam   kerangka   perjanjian   anti-terorisme yang   sebelumnya   ditandatangani   oleh   Negara   anggota   Organisasi   Kerjasama   Islam (OKI).

Bersama dengan   Arab Saudi,   dilaporkan koalisi   militer   ini termasuk Pakistan, Yordania, Uni Emirat Arab, Bahrain, Bangladesh, Turki,   Tunisia, Djibouti, Sudan, Palestina, Qatar, Kuwait, Lebanon, Libya, Maladewa, Malaysia, Mesir, Maroko, Mauritania, dan   Yaman, ditambah dengan 13 Negara-negara Afrika.

Indonesia, Negara   dengan   penduduk   Muslim terbesar di dunia,   mengatakan   bahwa   pihaknya   didekati   oleh Arab Saudi   mengenai   kerjasama   anti-terorisme, namun   mereka memerlukan   rincian sebelum   mempertimbangkan   bergabung   dengan   ‘aliansi militer’ itu.

Armanatha   Nasir, juru   bicara   Kementerian   Luar   Negeri Republik   Indonesia   mengatakan, “penting   bagi   Indonesia   untuk,   pertama, memiliki rincian   sebelum memutuskan   untuk   mendukung”   setiap   aksi   militer, katanya.

Namun,   Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Luhut Pandjaitan   mengatakan   kemudian,   seperti   dikutip   dari   Reuters:   “Kami   tidak   ingin bergabung dengan   aliansi   militer.”

Malaysia, Negara Muslim lainnya   yang   dimasukkan   oleh   Riyadh   dalam   daftar   34 Negara aliansi,   juga   membantah   turut ambil   bagian   dalam   aliansi   militer itu.

Menteri Pertahanan Malaysia, Datuk Seri Hishammuddin Hussein, mengatakan kepada wartawan bahwa   Kuala Lumpur   tidak   akan   bergabung dengan   Riyadh, namun   akan   terus menjadi bagian dari perjuangan internasional   melawan   terorisme, dilaporan oleh   Rakyat Post.

Menteri   Pertahanan Malaysia Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein. Saat menanggapi pertanyaan   wartawan   juga   mengatakan bahwa Malaysia   tidak   berkomitmen   melakukan dukungan militer untuk   aliansi dan   ia   akan   mengunjungi   Arab   Saudi   segera   atas undangan   Raja   Saudi.

Alasan Malaysia dan   Indonesia menolak   untuk bergabung   Aliansi   Militer   Islam   adalah     belum   diungkapnya tentang   definisi   terorisme   oleh   aliansi   tersebut.

Wakil   Putra   Mahkota Saudi   yang     juga   menjabat   sebagai   Menteri Pertahanan, Mohammed bin   Salman   saat   mengumumkan   koalisi   mengatakan   bahwa   koalisi militer   Islam yang baru,   akan   mengembangkan   mekanisme   untuk   bekerja   dengan Negara-negara lain   dan   Badan-Badan   internasional   untuk   mendukung   upaya     kontra-terorisme. Ia   juga   mengatakan   bahwa   upaya-upaya   aliansi   tidaklah   terbatas  hanya untuk   memerangi   IS.

Seperti diketahui sebelumnya,   34   Negara Aliansi   Militer   Islam   yang dipimpin Saudi   yang bertujuan memerangi   IS,   belum mengungkap jumlah   anggaran   mereka,   wilayah   kerjanya, dan kerangka   acuan   serta   definisi   terorisme   yang   akan   mengarahkan   gerak   aliansi   ini.

Indonesia, Malaysia dan  Oman   telah   menyesal   bergabung dengan   koalisi, sementara itu   Iran, Irak dan   Suriah   tidak   diizinkan   dan   diundang   untuk   bergabung.

Anggota Aliansi   termasuk   Bahrain,   Bangladesh, Benin, Chad, Komoro, Djibouti, Mesir, Gabon, Guinea, Pantai   Gading,   Yordania, Kuwait, Lebanon, Libya, Maladewa, Mali, Maroko, Mauritania, Niger, Nigeria, Pakistan, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Togos,   Tunisia, Turki,   Uni   Emirat   Arab dan Yaman.

Sikap   Pakistan Membingungkan

Disebutkan bahwa satu-satunya Negara pertama yang memiliki potensi nuklir   di   dunia Islam, Pakistan, menolak   setiap   informasi   untuk   bergabung dengan   aliansi   tapi   kemudian mengumumkan keikutsertaannya.

Pakistan   pertama kali   telah   menolak   keikutsertaannya   saat   Menteri   Luar   Negeri   Aizaz   Chaudhry   mengatakan   kepada   para   wartawan   bahwa   ia   mengetahui tentang koalisi melalui laporan berita   dan   menyatakan  bahwa   Pakistan   tidak   diajak   berunding   tentang   koalisi.

Namun, juru bicara resmi   dari   Kementerian   Luar   Negeri   selama konferendi   Pers menegaskan   bahwa   Pakistan   telah   bergabung   dengan   aliansi.

Lingkaran   jurnalistik Pakistan   mengklaim   bahwa   kebingungan   di   Kementerian Luar Negeri   Pakistan   mengenai aliansi   ini   adalah   hasil   dari   kebingungan   antara   kepemimpinan Sipil   dan   Militer   Negara ini.

Sumber   rekan   Jurnalistik   Pakistan   meyakini   bahwa   Pakistan     menyatakan     minatnya untuk   bergabung   dalam   koalisi militer   tersebut   selama   kunjungan   Kepala Staff Militer   Angkatan   Darat Pakistan   baru-baru   ini   ke   Arab   Saudi   dan   pertemuannya dengan Raja   Salman,   sementara   pemahaman   seperti   itu   mungkin   tidak   disampaikan ke   kantor   Kementerian Luar   Negeri.

Aliansi militer ini   belum   disambut   oleh   unsur-unsur   moderat   masyarakat   di     Pakistan dan Pemimpin Partai terbesar ke-3   di Parlemen,   Imran   Khan, telah   menuntut perdebatan di   Parlemen   sebelum   bergabung   ke   aliansi   tersebut.

Mantan   Menteri   Luar   Negeri   Pakistan, Asif   Sardar   Ahmad   Ali, menyebut   aliansi     ini sebagai malapetaka (bencana)   bagi   Pakistan   saat   pernyataannya   dalam   sebuah     acara   peluncuran   buku   pada   hari   Kamis (17/12/2015) di   Lahore.

Senator dari Partai   oposisi   di   Parlemen   Pakistan,   Partai   Rakyat   Pakistan (Pakistan People’s Party),   Senator   Saeed   Ghani   pada   hari   Jumat (18/12/2015)   mendesak pemerintah   untuk   memperjelas sikap   terkait   partisipasi   Pakistan   dalam   aliansi   dari 34   Negara-negara   Islam   melawan   terorisme.

Berbicara   kepada   kru   media   di   luar   Gedung   Parlemen, ia   mengatakan   ada     kebutuhan untuk mengetahui alasan   di balik   langkah   untuk   membangun   kekuatan   bersama ini, seperti     Iran dan   Suriah   yang   tidak     termasuk   dalam   persatuan   ini. Untuk mempertanyakan hal tersebut, ia   mengatakan bahwa   langkah-langkah   harus diambil untuk sepenuhnya pelaksanaan Rencana   Aksi   Nasional (National Action Plan ) untuk   mendapatkan   kesuksesan yang   menyeluruh   melawan   terorisme. [IZ]