NEW YORK, (Panjimas.com) – Menghadapi krisis kemanusiaan yang memburuk di Suriah, Dewan Keamanan PBB hari Selasa (22/12/2015) dengan suara bulat menyetujui sebuah resolusi yang menuntut bahwa semua pihak yang bertempur terutama pemerintah Suriah mengizinkan pengiriman mendesak berupa makanan dan obat-obatan yang sangat dibutuhkan kepada lebih dari 13,5 juta orang, dilansir oleh Associated Press.
Dewan Keamanan PBB menyatakan “kemarahan” pada tingkat kekerasan dan konflik yang meningkat di Suriah, susahnya proses penguburan jasad dalam “situasi kemanusiaan yang menghancurkan” dan meningkatnya kekhawatiran pada hambatan-hambatan untuk proses pengiriman bantuan kemanusiaan, terutama di lini depan dalam konflik Suriah.
Resolusi itu memperluas otorisasi (hak) untuk pengiriman bantuan lintas batas sampai 10 Januari 2017. Hak pengiriman bantuan ini sebelumnya secara resmi melalui 4 penyeberangan, yakni 2 di Turki, 1 di Irak yang belum digunakan, dan 1 di Yordania.
Sekitar lebih dari 13,5 juta orang membutuhkan bantuan makanan dan medis di dalam negeri Suriah, pihak Dewan Keamanan PBB mengatakan 6,5 juta telah meninggalkan rumah mereka, diantaranya 4,5 juta termasuk para pengungsi Palestina yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau, dan sebanyak 393.700 orang terjebak di daerah terkepung dalam pendudukan Israel.
Hal ini menyatakan “alarm kematian” terutama bagi mereka yang berada di daerah-daerah yang terkepung di mana PBB hanya mampu mencapai 3,5 persen dengan bantuan kesehatan dan hanya 0,7 persen dengan bantuan makanan bulanan pada tahun 2015.
Dewan Keamanan PBB juga menuduh ISIS yang saat ini menguasai sekitar sepertiga (1/3) dari wilayah Suriah, Jabhat Nusra dan rekan-rekan al-Qaeda lainnya menghambat pengiriman bantuan termasuk hampir setengah (1/2) diantaranya di daerah-daerah sulit dijangkau dan lebih dari setengah (1/2) orang-orang Suriah, di dikepung di daerah “melalui campur tangan yang disengaja dan halangan lain.”
Duta Besar AS, Samantha Power, mengatakan hari Selasa (22/12/2015) setelah proses pemungutan suara bahwa resolusi “menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk bantuan di garis konflik.” Dia menuduh pemerintah Suriah menunda persetujuan untuk pengiriman bantuan di wilayah konflik, di mana lebih dari setengah (1/2) permintaan yang dibuat pada tahun 2015 masih tertunda.
“Kekurangan gizi akut dan menjangkitnya penyakit lazim terjadi, namun sepertinya tidak ada yang menciptakan upaya mendesak dalam menangani permintaan bantuan ini oleh PBB terutama pada dari pemerintah Suriah,” kata Power.
Asisten Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan, Kyung-Wha Kang mengatakan Dewan Keamanan hari Senin (21/12/2015) mengatakan bahwa “perkataan saja tidak dapat menegakkan keadilan malah menuju kondisi keputus-asaan dan kehancuran yang dialami jutaan warga Suriah setiap harinya.”
Salah satu contoh grafis penderitaan mereka adalah bahwa sekitar 1,8 juta warga Suriah telah melarikan diri Negara itu sejak Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi pertama atas krisis kemanusiaan pada tanggal 22 Februari, 2014, sesuai dengan resolusi.
Kang mengatakan bahwa dalam keadaan yang sangat menantang, jutaan warga Suriah setiap bulannya terus mengalami situsasi dimana mereka sangatlah membutuhkan penyelamatan atas nyawa mereka. Operasi lintas-perbatasan juga telah membawa bantuan makanan untuk lebih dari 2,4 juta orang dan bantuan obat-obatan kepada 4,1 juta orang pada tanggal 30 November, katanya, “tapi masih lebih banyak yang dibutuhkan.”
PBB menyerukan jumlah hampir sebanyak $ 3,2 milyar dolar untuk membantu 13,5 juta warga Suriah yang membutuhkan di dalam negeri pada tahun 2016 dan Asisten Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan, Kyung-Wha Kang meminta para Negara pendonor untuk berkontribusi dengan bermurah hati. [IZ]
