China Tahan 2 Eksekutif Perusahaan karena Sebarkan Informasi Palsu tentang Penyusupan Militan ISIS

BEIJING, (Panjimas.com) – Cina   baru-baru   ini telah menerapkan   sanksi   hukum     atas   penyebaran   informasi   palsu   tentang   ancaman   terorisme.

2 pebisnis   eksekutif   dari   sebuah   perusahaan   yang   tidak   disebutkan   namanya     kini telah   ditahan   karena   postingan alarm palsu di perusahaan mereka, dimana 2 eksekutif ini telah   memperingatkan   sesama   karyawan   bahwa   tentara   militan IS (Islamic State) telah   menyusup ke   kota   mereka, dilansir   oleh   Reuters.

Menurut Associated Press,   rumor   palsu itu   mengklaim   bahwa   sebanyak   300   militan dari   Xinjiang, di   wilayah   utara   di mana minoritas   Muslim   Uighur   tinggal,   telah   dilatih   oleh IS (Islamic State) dan dikerahkan ke kota Guangming di wilayah   selatan Cina untuk melaksanakan operasi terorisme.

Mengutip laporan Associated Press, kekerasan di   wilayah   Xinjiang   telah     mengakibatkan ratusan   korban   selama   beberapa   tahun     terakhir,   dan diklaim oleh Beijing   telah   menciptakan   masalah   keamanan   utama   bagi   pemerintah   China.

Seperti diberitakan oleh panjimas.com sebelumnya, para pakar keamanan dari   luar negeri   meragukan   kekuatan   kelompok   Uighur dan   hubungan   mereka dengan   terorisme   global,   dengan   beberapa   pakar   mengatakan     bahwa pemerintah Cina melebih-lebihkan   ancaman   untuk   melakukan   pembenaran   atas   langkah-langkah   keamanan   ketat mereka   di   wilayah   yang   kaya   akan   sumber daya   alam   itu.

Beijing telah   menuduh   mereka   sebagai dalang   atas   semua   serangan   teror   di kawasan   publik   Cina. Beijing terus   berusaha     menghubung-hubungkan   Uighur   dengan   kelompok     radikal, termasuk   Taliban dan   ISIS.

Banyak kritikan terhadapa   represi   Cina atas minoritas Muslim   Uighur   dan   diantaranya mengatakan   bahwa pihak   Beijing   telah   menggunakan keberadaan Muslim Uighur sebagai alasan untuk   meningkatkan kekuatan   keamanan   Cina   dan   menindak   perbedaan   serta kebebasan berpendapat.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah China baru-baru   ini   telah menunjukkan   sensitivitas   ekstrim   terkait   pertanyaan   tentang   nasib   minoritas Muslim   Uighur. Misalnya, kasus   seorang Jurnalis   Perancis   Ursula   Gauthier   yang merupakan   koresponden   kota   Beijing untuk majalah L’obs, dipaksa harus angkat kaki dari Cina   pada tanggal 31 Desember 2015, setelah permohonan   visa   kerjanya   ditolak oleh   Otoritas   pemerintah   Cina.

Segera   setelah menerbitkan   sebuah cerita yang menunjukkan bahwa pemerintah   Cina sedang   menggunakan alasan   serangan Paris untuk membenarkan tindakan kerasnya terhadap Muslim Uighur, Ursula Gauthier menjadi subjek editorial di media-media yang dikendalikan pemerintah dan bahkan mengalami ancaman pembunuhan, demikian menurut L’Obs

Gauthier menjadi   sorotan   beberapa media lokal yang berafiliasi   dengan   pemerintahan komunis itu setelah   menerbitkan tulisan   mengenai Muslim Uighur.   Gauthier   menuduh China memakai ‘teror Paris’ sebagai   pembenaran untuk   melakukan   tindakan keras terhadap kaum minoritas Uighur yang tinggal di Provinsi Xinjiang.

Dikatakan artikel yang Gauthier tulis   mengenai   kerusuhan di   Xinjiang   merupakan   sebuah “tindakan   kejam dan terorisme ” yang   menewaskan   banyak orang.

Tindakan   Beijing   atas   Ursula Gauthier telah   dilihat masyarakat internasional   sebagai pertanda tindakan   represi   semakin berlanjut kali ini terhadap   wartawan asing di bawah   pemberlakuan   undang-undang   anti-terorisme baru   Cina.

Mengutip Irlandia Times, melaporkan bahwa   Partai   Komunis China   bahkan   melakukan   jajak   pendapat   tentang   Ms. Gauthier   dan   mengklaim   telah   mendapatkan   dukungan 95 persen   untuk   mengusir   wartawan   Prancis itu   yang   dianggap mendukung minoritas Muslim Uighur.

Banyak kelompok HAM, meskipun, meragukan   keberadaan   kelompok   militan   kohesif di Xinjiang, juga   mengatakan bahwa kerusuhan   sebagian   besar   berasal   dari     kemarahan   di   kalangan   orang-orang   Muslim Uighur di wilayah ini   lebih   dikarenakan   pembatasan   agama dan   budaya   mereka.

Untuk diketahui pemberlakuan   Undang-undang anti-terrorisme baru pemerintah Cina ini   juga membatasi   hak   media   untuk   melaporkan   rincian   serangan   teror, termasuk ketentuan bahwa   media cetak, elektronik, media online   dan   media   sosial   tidak   dapat melaporkan   rincian   kegiatan   terror yang   mungkin   menyebabkan   imitasi, atau   menunjukkan   adegan   yang “kejam dan   tidak   manusiawi”.[IZ]