JAKARTA, (Panjimas.com) – Wakil ketua MPR, Hidayat Nur Wahid menilai, penyebaran fitnah merupakan bagian dari terorisme dan media punya andil menyebarkan berita yang bertanggung jawab. Demikian dilansir antaranews.
“Penyebaran fitnah itu adalah bagian dari terorisme. Untuk itulah klarifikasi perlu dilakukan. Sangat baik kalau media bisa mengoreksi dan tidak menyebarkan berita yang tidak bertanggung jawab,” kata dia dalam konferensi pers yang diselenggarakan ormas Islam, Wahdah Islamiyah di Jakarta, Senin (11/1/2016).
Pernyataan ini mengemuka, setelah pada 3 Januari lalu, muncul pemberitaan di Metro TV yang menyebutkan Wahdah Islamiyah sebagai bagian dari jaringan terorisme. Secara tegas, Hidayat menyatakan ormas ini tidak terkait terorisme.
“Yang saya tahu, tidak ada penyebabnya mereka (WI) dimasukan dalam list teroris. Karenanya, memang sangat terganggu, organisasi ini disebut sebagai bagian dari jaringan terorisme,” kata dia.
“Pemberantasan terorisme itu ada hukumnya, undang-undangnya, dan pastinya tidak membolehkan sembarangan memasang nama siapapun sebagai terorisme sebelum terbukti dia adalah teroris,” tambah Hidayat.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Wahdah Islamiyah, Ustadz Muhammad Zaitun Rasmin, menampik tuduhan bahwa organisasi yang dipimpinnya termasuk dalam jaringan terorisme di Indonesia. “Sebetulnya kami sangat sedih dengan keadaan ini. Apa perbuatan kami sehingga disebut jaringan teroris. Ini harus diluruskan. Kami menunjuk pengacara untuk menangani kasus ini, agar bisa menjadi pelajaran bagi kita semua,” kata dia.
Ia pun meminta Metro TV yang menyebarkan berita keterlibatan WI dalam terorisme meminta maaf selama tiga hari berturut-turut dan meluruskan hal ini melalui siaran live. Bila dalam tiga hari, permintaan ini tak juga dituruti, Zaitun mengatakan, akan menempuh jalur hukum.
“Kami akan melapor ke Mabes Polri,” Sejumlah tokoh yang hadir dalam konferensi pers pun menyatakan dukungannya pada WI, di antaranya ustadz Bakhtiar Nasir, ustadz Yusuf Mansur, perwakilan dari MUI, Amirsyah Tambunan, Menteri Olahraga era pemerintahan SBY, Adhyaksa Dault, dan Ketua DPD Sulawesi Selatan, Iqbal Parewangi.[RN]
