TALINN, (Panjimas.com) – Umat Muslim telah menkritik keras rencana pelarangan burqa di Estonia dengan mengatakan bahwa para politisi seharusnya membahas hal-hal yang lebih penting untuk didiskusikan, karena sejauh ini belum ada perempuan Muslim yang mengenakan jenis kerudung yang menutupi seluruh wajah mereka, di dalam negeri Estonia, seperti dilansir oleh The Baltic Times Online News.
Lembi Treumuth dari Islamic Centre Estonia di Tallinn, mengatakan kepada The Baltic Times bahwa tidak perlu untuk melarang Burqa saat ini.
Treumuth mengatakan, “Sebagian besar Muslim Estonia telah membahas tentang Burqa, dan banyak Muslim Estonia tidak mengenakannya di sini. Ada beberapa dan benar-benar hanya beberapa yang mengenakan jilbab sehari-hari akan tetapi burqa ataupun cadar tidak dikenakan disini. Jika ada seseorang yang memakainya, dan kita belum mengetahuinya, maka itu menggugah rasa ingin tahu, bahkan bagi kami.”
Biasanya, kami tidak memiliki masalah dengan apapun yang mereka (pihak Parlemen) putuskan; kami mempertimbangkan masalah ini sebagai sesuatu yang pseudo-problem (masalah palsu) dan kami berpikir bahwa banyak hal-hal yang jauh lebih penting dalam masyarakat yang mana seharusnya para politisi bahas, daripada membuang-buang waktu pada hal tersebut.
“Cukup diyakini bahwa Estonia tidak, dan tidak akan menjadi tujuan yang dikehendaki para pengungsi dan kebanyakan dari mereka ingin pindah dari sini pula. Juga, bagi orang-orang yang ingin memakai burqa jika ada yang seperti itu, kemungkinan besar tidak tinggal disini. ”
Komentar Treumuth datang setelah bulan lalu Departemen Kehakiman Estonia mengajukan rencana untuk pelarangan burqa di ruang publik.
Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri, Rainer Saks mengatakan bhawa ide itu masih “prematur.” “Kami meyakini bahwa larangan mengenakan burqa masih prematur, mengingat bahwa pertanyaan mendasar seperti itu perlu analisis menyeluruh dan debat terbuka, luas, dan inklusif , “katanya seperti dilaporkan oleh ERR , lembaga penyiaran public Estonia.
“Untuk saat ini, diskusi tentang hal ini belum terjadi atau solusi alternatif sedang dipertimbangkan.”
Bagaimanapun, Kementerian Luar Negeri Estonia telah mengatakan bahwa pihaknya tidak akan mendukung larangan semacam itu, paling tidak karena hal itu memerlukan konsultasi publik yang mahal sebelum aturan hukum apapun dapat dibuat. [IZ]
