KAIRO, (Panjimas.com) – “Egypt is in crisis”, tegas seorang mantan Wakil Menteri Luar Negeri Mesir bidang Hukum dan Konvensi Internasional, Dr Abdullah Al-Ash’al hari Selasa (08/03/2016) seperti dilansir oleh Arabi21, diplomat veteran Mesir ini juga menyerukan perlunya diselenggarakan pemilu lebih dini.
Al-Ash’al menyerukan kepada pihak berwenang untuk bersikap “jujur” dengan rakyat Mesir karena jika mereka mengabaikan situasi lebih jauh akan menyebabkan banyak kerugian dan akan menempatkan otoritas dalam situasi di mana mereka tidak pernah bisa membela diri.
“Saya mendukung pelaksanaan pemilihan umum awal, melepaskan semua tahanan dan memastikan keselamatan dan keamanan bagi semua warga negara,” katanya.
Mesir sedang dijalankan dengan “kendali cengkraman keamanan bodoh”, jelasnya, Al-Ash’al mencatat bahwa situasi saat ini berbeda dengan situasi sebelum Revolusi 25 Januari 2011 ketika Mesir dijalankan hanya melalui “pihak lawan yang menekan”.
“Mesir telah benar-benar kehilangan nilai-nilai keadilan dimana saat ini tidak ada pihak yang berdiri melawan penindasan rezim As-Sisi. Sistem Peradilan, yang berhak untuk menghentikan penindasan Kepolisian dan para jaksa penuntut umum, telah hilang. Satu-satunya cara untuk menghentikan penindasan adalah “Mahkamah Kasasi”, yang saat ini telah menjadi tidak dapat diandalkan. ”
“Tidak ada pihak oposisi sekarang dan rezim tidak akan memungkinkan oposisi untuk ada,” Al-Ash’al mencatat bahwa kondisi Parlemen Mesir saat ini sama dengan yang ada selama era Hosni Mubarak di mana peran utama anggota Parlemen hanya mengatakan sepakat dan tunduk pada rezim.
Mengutip Milli Gazette, Dr Abdullah al-Ash’al, adalah mantan wakil Menteri Luar Negeri Mesir yang mengundurkan diri karena berbeda pandangan soal kebijakan Mesir. Al-Ash’al termasuk tokoh Mesir yang menyerukan pentingnya Mesir kembali ke pihak Islam, keberpihakannya terhadap perjuangan rakyat Palestina begitu jelas. [IZ]
