JAKARTA (Panjimas.com) – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, tindakan Google menghapus peta Palestina di Google Maps dan memasukan wilayah tersebut ke Israel, karena mengacu kepada PBB tentang status Palestina.
Namun, untuk menentukan sikap pemerintah Indonesia seperti apa, Rudiantara menyatakan akan berkonsultasi dengan menteri luar negeri karena berkaitan dengan politik internasional.
”Google itu mengacu kepada PBB, Palestina itu adalah statusnya adalah observer, belum menjadi anggota penuh,” kata Rudiantara, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/8).
Dia pun menjelaskan, pemerintah Indonesia mendukung agar dunia mengakui eksistensi Palestina. Rudiantara menegaskan, posisi Indonesia terharap Palestina jelas, yaitu mendukung kemerdekaan Palestina.
”Jadi, politik luar negeri terhadap Palestina itu sudah sangat jelas mendukung. Tetapi saya cek kepada teman-teman, mereka mengacunya kepada yang lebih tinggi yaitu di PBB. Setahu saya Palestina itu statusnya itu belum menjadi anggota penuh PBB mungkin itu,” urai Rudiantara.
Kebijakan kontroversial Google yang menghapus peta Palestina dilakukan pada 25 Juli lalu. Sikap itu mengundang protes. Forum Jurnalis Palestina mengecam Google yang menghapus Palestina dari petanya. Wilayah Palestina di Google Maps diganti dengan nama Israel. (Baca: Dunia Kecam Google yang Hapus Peta Palestina dan Menggantinya dengan Israel)
Dalam pernyataan yang dirilis kemarin, Rabu (3/8), forum mengatakan keputusan Google itu adalah bagian dari skema Israel. “Keputusan Google menghapus Palestina dari peta adalah bagian dari skema Israel untuk menjadi negara terlegitimasi bagi generasi masa depannya dan menghapus Palestina,” katanya, dikutip Middle East Monitor. [AW/ROL]
