Pernah Dipersoalkan KPK, Budi Gunawan Dinilai tak Pantas Jadi Kepala BIN

JAKARTA (Panjimas.com) – Pendiri Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengkritisi upaya pengangkatan mantan Wakapolri Gudi Gunawan (BG) menjadi Kepala Badan Intelejen Negara (BIN). Menurutnya figur BG tidak relevan saat ini untuk menjadi orang nomor satu di lembaga telik sandi tersebut.

Ia mempertanyakan apa yang menjadi alasan penting Presiden Joko Widodo memilih BG terebut. Jika sebatas Sutiyoso dirasa belum bisa menyelesaikan persoalan yang ada atau ingin perubahan di BIN, ia agak ragu Budi Gunawan menjadi figur pantas sebagai pengganti.

“BG sepanjang karirnya tak dikenal sebagai pribadi yang memiliki gagasan untuk perbaikan instutusi. Hampir keseluruhan karirnya di polisi tak memperlihatkan adanya prestasi yang memadai untuk  menunjukan bahwa BG adalah figur yang memiliki daya dobrak, daya inovasi dan perbaikan,” kata Ray kepada Republika.co.id, Selasa (6/9).

Jadi, menurutnya, bila berharap agar BG dapat mereformasi BIN,  ia rasa publik kurang mendapat penjelasan. Kalaupun sosok BG dimaksud untuk keperluan menghadapi tantangan kekinian, mantan ajudan Megawati ini justru semakin tak relevan.

Menurut Ray, setelah tantangan di bidang militer berkurang, persoalan utama Indonesia adalah peningkatan kesejahteraan dengan cara peningkatan pendapatan dana negara. Selain menggenjot pajak, investasi asing di berbagai bidang dan juga menurunkan angka korupsi.

Di luar itu, kebijakan tax amnesty dan terus mengejar dana-dana  ilegal yang dibawa ke luar negeri adalah cara lainnya. Termasuk di dalamnya memastikan bahwa siapapun yang kabur karena tindak pidana keuangan akan dapat dikejar dengan bantuan intelijen negara.

Hal ini sesuai dengan kewenangan BIN seperti dinyatakan dalam pasal 31 UU No 17 Tahn 2011. Tugas BIN tak hanya terkait dengan soal aliran dana terorisme, narkoba, tetapi juga dana hasil tindakan ilegal.

“Pertanyaannya adalah apakah BG memiliki kemauan, keberpihakan untuk  menuntaskan dan kegeraman atas setiap penggelapan dana negara? Sesuatu yang jadi pertanyaan mengingat bahwa BG pernah dipersoalkan oleh KPK pada wilayah ini,” ujarnya. [AW/ROL]