DPD: Masyarakat Tak Perlu Khawatir Terkait Aksi 4 November

JAKARTA, (Panjimas.com) – Aksi besar-besaran yang akan digelar pada Jumat, 4 November 2016 sebagai kelanjutan protes atas pernyataan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diduga menistakan agama, rencananya tidak hanya akan dihadiri oleh ulama dan ratusan ribu orang, tetapi juga akan dihadiri tokoh nasional lintas agama dan etnis. Ini menandakan aksi ini murni sebagai dukungan rakyat kepada negara agar jangan ragu menegakkan hukum, tiada sama sekali hubungannya dengan SARA, pilkada, apalagi berniat memecah persatuan bangsa.

Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris mengungkapkan, saat ini sangat banyak penggembosan dan isu-isu yang menyesatkan dengan tujuan untuk melemahkan Aksi 4 November, mulai dari isu bahwa aksi ini ditunggangi dan dibiayai kepentingan politik tertentu, berlandasan sentimen SARA dan bertujuan memecah belah persatuan bangsa, hingga diyakini akan berlangsung ricuh. Semua isu menyesatkan ini diyakini tidak akan mendegradasi semangat peserta aksi yang memang hendak mendukung negara menindak tegas dugaan penistaan agama.

“Saya mau tegaskan, satu-satunya yang menunggangi aksi demonstasi ini adalah kepentingan umat dan bangsa agar kemarahan dan kekecewaan rakyat bisa tersalurkan dengan cara-cara beradab dan dijamin oleh konstitusi. Aksi ini bertujuan memberi peringatan kepada rakyat, khususnya umat muslim, bahwa kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Saudara Basuki tidak boleh disikapi dengan tindakan-tindakan anarkis, karena kami masih percaya dengan penegakkan hukum di negeri ini,” ujar Fahira Idris di Jakarta Rabu, (2/11)

Menurut Fahira yang juga berencana ikut turun pada Aksi 4 November ini, dalam negara demokrasi, demonstrasi damai adalah salah satu mekanisme penyampaian aspirasi yang dianjurkan dan dijamin konstitusi, dan cara inilah yang sedang ditempuh rakyat pada 4 November nanti. Aksi ini ingin memberi pesan kepada penguasa negeri bahwa rakyat masih percaya bahwa hukum adalah satu-satu cara yang paling adil dalam menyelesaikan dugaan penistaan agama.

Reaksi yang dipertunjukkan umat Islam dalam menanggapi kasus dugaan penistaan agama ini dengan menggelar aksi damai, bagi Fahira, menunjukkan kepercayaan yang tinggi bahwa Indonesia adalah negara hukum sehingga apapun yang dilakukan setiap warga negara, hukumlah yang menentukan yang bersangkutan salah atau tidak. Kapanpun ada dugaan pelanggaran hukum, harus segera diproses walau besok langit akan runtuh dan memang kasus ini bisa berdampak besar jika tidak segera diproses dengan adil. Oleh karena itu, sangat aneh jika ada pihak-pihak yang mengaku menjunjung demokrasi, tetapi malah mempunyai pandangan sinis terhadap aksi demonstrasi ini.

“Aksi di depan Istana Negara sebagai bentuk penghormatan kepada Presiden bahwa kami percaya negara akan menjadikan kebenaran dan keadilan sebagai satu-satunya ukuran dalam mengusut kasus ini, bukan lobi-lobi politik. Kami percaya, kedekatan saudara Basuki dengan penguasa tidak akan mempengaruhi proses hukum. Ini yang ingin kami sampaikan ke Presiden,” tegas Senator Jakarta ini.

Fahira juga meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan Aksi 4 November nanti, karena aspirasi yang mau disampaikan murni soal penegakan hukum dan disampaikan sesuai koridor. Apresiasi juga diberikan kepada Polri yang intensif berkoordinasi dengan kelompok masyarakat yang akan melakukan aksi pada 4 November mendatang.

“Memang pendekatan persuasif yang harus diutamakan. Sekali lagi, demonstrasi adalah hak warga negara yang dijamin dalam konstitusi dan bagian dari demokrasi. Para ulama, tokoh nasional, dan perserta aksi ini serta tentunya aparat keamanan, Insya Allah dengan sekuat tenaga akan menjaga demonstrasi ini berjalan tertib, terhormat, dan bermartabat,” pungkas Fahira. [RN]