JAKARTA, (Panjimas.com) – “Di Pemuda Muhammadiyah, kami melakukan kritik yang proporsional tentunya jangan kemudian diterjemahkan apa yang dilakukan oleh pemuda Muhammadiyah sebagai ketidaksukaan, kebencian terhadap pemerintah, tapi itu justru sebagai koreksi agar pemerintahan lebih baik.”
Kegaduhan yang mewarnai Indonesia sepanjang tahun 2016 yang tidak hanya berasal dari intrik politik oleh politisi parlemen dan eksekutif namun juga kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Jokowi-JK.
Di bidang ekonomi pelaku ekonomi sempat dibuat galau dengan hadirnya 14 paket kebijakan yang dibuat oleh Jokowi serta teks amnesti yang menimbulkan persoalan bagi UMKM kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah juga belum menunjukkan keberpihakan pemerintah pada petani dan nelayan kecil.
Di bidang hukum pemberantasan korupsi masih menjadi rangking pertama dalam persoalan hukum di Indonesia kasus kasus korupsi besar masih menjadi pertanyaan besar bagi KPK kasus kasus korupsi masih diwarnai oleh kasus kasus suap yang melibatkan anggota legislatif, oknum birokrat PNS serta mafia peradilan revisi UU KPK sempat menimbulkan kegaduhan kembali sahkan pemerintah tidak memiliki komitmen kuat dalam memberantas korupsi.
Selain itu kasus penanganan terorisme juga menimbulkan persoalan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Densus 88 yang melakukan penanganan aksi teror yang tidak pernah selesai di pengadilan membuat catatan merah bagi Densus 88 yang diduga kuat melakukan pelanggaran HAM dalam penanganan kasus terorisme kasus siyono menjadi satu bagian kecil terungkapnya bagaimana Densus 88 menangani kasus terorisme.
Oleh karena itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Madrasah Anti Korupsi bersama Majelis Pemberdayaan Masyarakat gelar acara Catatan Akhir Tahun 2016 dengan mengusung tema “Membela Kaum Mustadh’afin” di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/12).
“Pihak yang paling bertanggung jawab bagi kebijakan adalah pemerintah. Oleh karena itu, untuk memastikan pemerintah bekerja sebagaimana mestinya, Pemuda Muhammadiyah dalam rangka dakwah (amar adli nahi zulmi)” kata Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, di Aula KH. Ahmad Dahlan PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/12).
Menurutnya, Pemuda Muhammadiyah termasuk kelompok yang sepakat bahwa proses demokrasi itu ada baiknya harus sesuia jadwal.
“Tidak ada tuh pemberentian presiden di tengah jalan, tidak ada tuh upaya makar. Jadi, kita tentu mendukung proses kepemimpinan sesuai yang telah dijadwalkan, tapi sudah menjadi proses Muhammadiyah untuk mengawal agar sesuai jadwal itu pemerintah harus tetap berpihak pada masyarakat kecil.” tandasnya. [DP]
