JAKARTA (Panjimas.com) – Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menyesalkan pencopotan Letkol Czi, Ubaidillah dari jabatannya sebagai Komandan Daerah Militer, atau Dandim 06/03 Lebak, Banten oleh Pangdam III Siliwangi, karena dianggap tidak prosedural saat menggelar pelatihan bela negara Front Pembela Islam.
“Ini menurut saya, juga mestinya tidak perlu seperti itu,” kata Fadli di gedung DPR RI, Jakarta, Senin 9 Januari 2017.
Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan, semua warga negara Indonesia berhak mengikuti pendidikan bela negara. Tak terkecuali, organisasi kemasyarakatan (Ormas).
“Bahkan, itu kan bagus, semakin banyak orang dilatih bela negara dari mana pun latar belakangnya, selama dia punya komitmen terhadap NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dll, saya kira ini berarti satu hal sangat positif. Justru, harus dikembangkan,” paparnya.
Fadli mengingatkan, bela negara harus dilihat dari preventif yang luas. Sehingga, tidak terkotak-kotak. Selain itu, menurutnya, bela negara bukan hal yang baru, bahkan untuk negara-negara maju sekali pun. Bahkan, negara maju mempunyai regulasi yang lebih ketat seperti wajib militer.
“Di negara lain, ada national services, wajib militer, dan semacamnya. Tetapi, kita belum mengarah ke sana, walau wacana sudah lama. Di kita belum diatur, mungkin ada baiknya ke depan ada regulasi yang lebih kuat. Tetapi, harus dikaji secara mendalam, karena itu butuh biaya yang besar, sementara dana kita terbatas,” katanya. [AW/viva]
