SOLO (Panjimas.com) – Ustadz Tengku Zulkarnain, Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) dihadang dan diancam sekelompok Dayak bersenjata tajam di Bandara Sintang, Kalimantan Barat, pada Kamis (12/1) kemarin.
Mengomentari hal itu, Ustadz Dr. Muinudinillah Basri, MA, Ketua Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) menilai bahwa pemerintah dan aparat terlihat menunjukkan keberpihakan pada kelompok Dayak Bersenjata.
“Ini menunjukkan yang tidak toleran ketahuan dan menunjukkan pemerintah itu memihak pada siapa. Artinya ketika ada Dayak kayak gitu kemudian bisa masuk bersenjata ke dalam, padahal itu Bandara, kok bisa masuk kesana,” ujarnya pada Panjimas, jumat (13/1/2017).
Ustadz Muin meminta umat Islam semakin bersatu, tidak kendor dengan ancaman-ancaman kelompok preman, kelompok bersenjata dan kelompok yang merusak wibawa kedaulatan bangsa. Untuk itu, kata dia umat Islam harus memiliki kekuatan dari segala bidang.
“Umat Islam harus punya kekuatan, kekuatan wibawa, kekuatan senjata, kekuatan lobi, kekuatan hukum dan kekuatan politik, harus punya itu,” katanya.
Kejadian di Bandara Sintang, Kalbar sangat disesalkan banyak kalangan, ustadz Muin meminta Polisi Bandara bertanggungjawab atas penghadangan dengan mengancam keselamatan Wasekjen MUI, Ustadz Tengku Zulkarnain.
“Ya jelas Polisi Bandara itu yang bertanggungjawab, bagaimana bisa orang bawa senjata masuk dekat banget dengan pesawat, kan lucu banget itu,” cetusnya.
Tidak hanya itu, menurut ustadz Muin umat Islam juga harus bersama-sama menuntut pemerintah khususnya Presiden. Tapi apakah Presiden akan memberikan tanggapan terhadap kejadian tersebut, sedang MUI jelas-jelas mitra pemerintah, hal itu tidak menjadi soal.
“Umat Islam melalui MUI harus menuntut kepada pemerintah, MUI mitra pemerintah kok dilecehkan. Pemerintah mulai dari Polri, Presiden harus turun kebawah semua itu, dalam rangka memberikan pelajaran pada orang-orang itu,” ucapnya.
Ditanya apakah hal ini ada indikasi permainan dari aparat, ustadz Muin menilai hal itu bisa saja terjadi.
“Iya yang baru saja, yang di Bandung sama juga kan, yang baru saja. Ternyata aparat-aparat kita tunduk kepada siapa yang bayar,” pungkasnya. [SY]
