KHARTOUM (Panjimas.com) — Sudan akhir pekan lalu telah mengumumkan pembentukan sebuah pemerintahan “konsensus” yang telah lama ditunggu-tunggu. Pemerintahan konsensus ini mencakup perwakilan partai-partai politik dan kelompok bersenjata yang berpartisipasi dalam inisiatif dialog nasional Presiden Omar al-Bashir.
Berdasarkan hasil rekomendasi dari inisiatif dialog nasional yang berlangsung hampir tiga tahun itu, formasi pemerintah yang baru diumumkan Kamis malam (11/05) oleh Wakil Presiden Pertama dan Perdana Menteri Bakri Hassan Salih.
Pada sebuah konferensi pers yang diadakan di ibukota Khartoum, Salih mengatakan kepada wartawan bahwa Omar al-Bashir telah mengeluarkan sebuah keputusan presiden yang secara resmi membentuk pemerintahan baru.
“Menurut pasal 58 dan 70 Konstitusi Transisi Sudan, dan setelah berkonsultasi dengan Ketua Dewan Menteri, Kepresidenan Sudan telah mengeluarkan sebuah keputusan presiden [meminta] pembentukan pemerintah konsensus,” pungkasnya, dikutip dari Anadolu.
Pemerintahan baru mencakup 31 Menteri dan 40 Menteri Negara, 8 di antaranya akan ditarik dari jajaran oposisi, jelas Perdana Menteri Bakri Hassan Salih.”Persentase anggota Partai Kongres Nasional, National Congress Party (NCP) al-Bashir di pemerintahan berjumlah 67,” kata Salih.
“Tapi NCP telahmerelakan 8 Kementerian untuk membuka jalan bagi pembentukan pemerintahan baru dan mendukung dialog nasional,” imbuhhnya.
Partai-partai politik dan kelompok-kelompok bersenjata yang memboikot inisiatif dialog al-Bashir tidak terwakili dalam pemerintahan baru.Pengumuman pemerintah baru ditunda sejak bulan lalu untuk memungkinkan konsultasi tambahan antara partai dan kelompok terlibat dalam prakarsa tersebut.
Prakarsa dialog nasional Al-Bashir diakhiri Oktober lalu dengan mengeluarkan sejumlah rekomendasi, termasuk pembentukan sebuah pemerintahan “konsensus” baru (termasuk dengan anggota oposisi); Penyusunan konstitusi baru Sudan; dan pembentukan jabatan perdana menteri untuk pertama kalinya dalam hampir tiga dekade.[IZ]
