TUNIS (Panjimas.com) — Sebuah LSM hak asasi manusia Tunisia pada hari Kamis (11/05) menuntut presiden bertanggung jawab karena melibatkan tentara dalam konflik sosial.
LSM tersebut membuat pernyataan itu setelah Presiden Beji Caid Essebsi pada hari Rabu (10/05) memerintahkan tentara untuk melindungi tambang fosfat dan ladang minyak negara tersebut dari gerakan protes yang menurutnya “dapat mengganggu produksi”.
Pada konferensi pers hari Kamis (11/05), Abderrahman Hedhili, Ketua Forum Hak-hak Ekonomi dan Sosial Tunisia, memperingatkan bahwa tindakan presiden dapat menyebabkan “konsekuensi yang mengerikan”.
Perintah Essebsi untuk tentara, Hedhili mengaskan, dapat berfungsi untuk “memicu ketegangan sosial yang sudah ada sebelumnya” di Tunisia.
Menanggapi demonstrasi baru-baru ini terjadi di selatan negara itu, Presiden Essebsi menyatakan bahwa “tentara siap untuk melindungi bagian-bagian yang kaya akan minyak di negara ini”, dikutip dari World Bulletin.
“Saya tahu ini keputusan yang serius,” tandasnya. “Tapi itu salah satu yang harus dilakukan.”
Belhassan al-Waslati, juru bicara Kementerian Pertahanan, pada hari Rabu (11/05) mengatakan bahwa tentara “berkomitmen untuk menerapkan instruksi presiden”.
Beberapa pekan terakhir, ratusan pemuda Tunisia melakukan aksi pendudukan di dekat ladang minyak selatan negara itu untuk menuntut lebih banyak kesempatan kerja dan pengembangan teknologi Provinsi Tataouine yang kaya minyak.[IZ]
