JAKARTA (Panjimas.com) — Komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno untuk tetap menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya, dari Senator Jakarta Fahira Idris yang memang sejak awal reklamasi bergulir sudah menolak keras.
Penolakan ini karena reklamasi bukan hanya akan menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem Teluk Jakarta, menutup akses sosial ekonomi nelayan tradisional yang sudah berada di pesisir Jakarta selama ratusan tahun, tetapi juga dilingkari oleh berbagai pelanggaran hukum.
“Pulau-pulau yang sudah jadi terutama yang diperuntukkan untuk kepentingan komersial harus ‘disita’ dan dialihfungsikan sepenuhnya untuk kepentingan publik Jakarta. Dasar hukum ‘penyitaan’ sangat kuat karena semua aktivitas pembangunan pulau-pulau ‘palsu’ tersebut melanggar hukum,” tukas Fahira Idris, di Jakarta (18/5).
Fahira mengungkapkan, kemenangan Anies-Sandi pada Pilkada DKI Jakarta tidak lepas dari janji kampanye mereka yang tegas akan menghentikan proyek reklamasi. Janji kampanye menolak reklamasi ini mendapat sambutan dari mayoritas pemilih Jakarta yang memang sejak lama melihat ada kesewenang-wenangan kekuasaan yang begitu ngotot-nya melanjutkan reklamasi walau sudah melakukan berbagai pelanggaran, terjadi praktik korupsi di dalamnya, dan secara sosial, ekonomi apalagi lingkungan akan merugikan Jakarta.
“Saya turun ke konstituen bertanya kenapa mereka memilih Anies-Sandi, salah satu jawabannya adalah karena hanya pasangan ini yang tegas dan berani akan menghentikan reklamasi. Publik Jakarta itu sudah lelah melihat berbagai pelanggaran reklamasi yang dilakukan terang-terangan hanya demi kepentingan pengembang,” ujar Wakil Ketua Komite III DPD ini.
Kebijakan Tim Sinkronisasi Anies-Sandi yang meminta publik untuk memberikan saran mengenai pemanfaatan pulau-pulau reklamasi di Teluk Jakarta yang sudah jadi, juga menjadi bukti bahwa keduanya akan mengedepankan partisipatif dan kolaboratif publik dalam setiap kebijakannya.
“Praktik open government sudah mereka praktikkan walau belum resmi dilantik. Ini patut kita apresiasi. Saya berharap pulau-pulau yang sudah jadi ini, menjadi fasilitas publik bagi warga Jakarta untuk bisa menikmati pemandangan Teluk Jakarta. Miris memang, perkembangan Kota Jakarta itu tidak dapat dilepaskan dari sejarah bahari, tetapi warganya tertutup aksesnya melihat laut, karena sudah dikuasai oleh mereka yang punya uang,” pungkas Fahira. (des)
