YANGON (Panjimas.com) — Seorang pejabat tinggi Uni Eropa pada hari Senin (15/05) menuntut pemerintah Myanmar untuk segera memberikan akses kemanusiaan secara penuh ke negara bagian Rakhine wilayah barat.
Pejabat Uni Eropa itu jug mengecam situasi yang memburuk sejak militer Myanmar memblokade wilayah tersebut tahun lalu.
“Selama kunjungan saya, saya melihat bahwa tingkat kekurangan gizi yang terus memburuk setelah krisis baru-baru ini,” kata Komisioner Bantuan Kemanusiaan dan Manajemen Krisis Eropa Christos Stylianides setelah kunjungannya selama dua hari ke daerah Maungdaw Rakhine di utara untuk menilai situasi kemanusiaan di sana.
Menurut United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan) di Myanmar, lebih dari 70.000 Muslim Rohingya terpaksa melarikan diri dari wilayah Maungdaw sejak militer memulai operasi pembersihan Oktober lalu.
Selama operasi tersebut, PBB dan kelompok hak asasi manusia telah mendokumentasikan pelanggaran-pelanggaran yang meluas oleh aparat keamanan seperti pembunuhan – termasuk anak-anak dan bayi – pemerkosaan peremuan rohingya, pemukulan brutal, pembakaran desa-desa muslim dan penculikan.
Stylianides pada hari Jumat (12/05) mengumumkan alokasi dana lebih dari 12 juta euro untuk bantuan kemanusiaan langsung kepada masyarakat yang terkena dampak konflik di negara tersebut, termasuk Rakhine.
“Mitra kemanusiaan kami membantu pemerintah mengembangkan strategi pangan, keamanan, dan gizi untuk wilayah ini,” katanya setelah kunjungan pertamanya ke daerah tersebut, dikutip dari AA.
“Tapi kami masih membutuhkan akses kemanusiaan yang lebih baik untuk memfasilitasi respon cepat dan penuh oleh lembaga bantuan untuk membantu semua masyarakat yang terkena dampak,” imbuhnya.
UNOCHA mengatakan pekan lalu bahwa pemerintah telah memberikan akses staf-staf internasional ke desa-desa yang terkena dampak di daerah Maungdaw untuk pertama kalinya dalam enam bulan, namun hanya dengan syarat mereka didampingi oleh pejabat pemerintah Myanmar.
“Sangat penting untuk membantu warga sipil Rohingya yang telah mengalami pemindahan paksa serta mendukung penghidupan mereka,” kata UNOCHA.[IZ]
