KAIRO, (Panjimas.com) – Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi pada hari Sabtu (24/06) menyetujui penyerahan 2 Pulau Laut Merah milik Mesir ke Arab Saudi, demikian menurut sebuah pernyataan kabinet.
Pada tanggal 14 Juni, Parlemen Mesir menyetujui perjanjian demarkasi perbatasan yang kontroversial tersebut.
Pada awalnya perjanjian demarkasi itu ditandatangani tahun lalu antara Kairo dan Riyadh.
Jika berhasil diterapkan, maka kesepakatan tersebut akan secara efektif menyerahkan kedaulatan Mesir atas 2 pulau Laut Merah yang tak berpenghuni, yakni Pulau Tiran dan Sanafir – ke pangkuan Arab Saudi.
Berita tentang kesepakatan itu memicu segera aksi demonstrasi publik di tengah tuduhan bahwa Sisi “menjual” wilayah Mesir ke Arab Saudi.
Kesepakatan ini di sisi lain telah memberikan Mesir kekayaan miliaran dolar.
Pada bulan April 2016, pemerintah Mesir yang dipimpin Jenderal As-Sisi menyepakati sebuah perjanjian perbatasan maritim dengan Kerajaan Arab Saudi di mana Kairo menyerahkan hak atas pulau Tiran dan Sanafir ke Riyadh.
Pemerintah Mesir menegaskan bahwa dua pulau itu (Tiran dan Sanafir), dimana keduanya terletak di ujung Teluk Aqaba, dahulu wilayahnya adalah milik Saudi akan tetapi telah diambil alih oleh Mesir pada tahun 1950 di tengah kekhawatiran mereka akan diduduki oleh Zionis Israel.
Ribuan warga Mesir turun ke jalan pada akhir April untuk memprotes kesepakatan maritim tersebut di tengah tuduhan bahwa Presiden Abdel-Fattah al-Sisi telah “menjual” wilayah Mesir yang berdaulat ke Arab Saudi.
Pasca Aksi protes, Pasukan keamanan Mesir menahan puluhan demonstran dan mengadili mereka karena dianggp melanggar hukum Negara Mesir yang kini telah melarang aksi protes di jalanan sebagai kegiatan yang tidak sah.
Pada hari Sabtu (15/05/2016), Pengadilan Mesir memvonis 101 orang dengan hukuman penjara selama lima tahun – sementara itu 51 orang lainnya dihukum penjara selama dua tahun akibat turut ambil bagian dalam aksi protes bulan lalu, demikian menurut sebuah sumber dari Pengadilan setempat kepada Anadolu.
Mesir telah bergolak secara sosial-politik sejak pertengahan 2013, ketika kubu militer yang dipimpin oleh al-Sisi mengkudeta Presiden Mohamed Morsi, Presiden Mesir pertama yang dipilih secara bebas melalui mekanisme pemilu. [IZ]
